Mahkamah Partai Golkar Minta Menkumham Segera Cabut SK Partai Golkar Kubu Agung

Renatha Swasty    •    Selasa, 10 Nov 2015 21:42 WIB
dualisme golkar
Mahkamah Partai Golkar Minta Menkumham Segera Cabut SK Partai Golkar Kubu Agung
Ketua Mahkamah Partai (MP) Golkar, Muladi. Foto: MTVN/ Renatha

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Mahkamah Partai Golkar, Muladi meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly segera mencabut SK Menkumham kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono. Jika tidak dilakukan justru akan terjadi maladministrasi lantaran dalam putusan Mahkamah Agung disebutkan, pencabutan harus dilakukan maksimal 90 hari.

"Makanya keputusan MA ini, Menkumham kita minta segera. Supaya jangan sampai lewat waktu," ujar Muladi usai bertemu Generasi Muda Partai Golkar di Restoran Merah Delima, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2015).

Mantan Menteri Kehakiman zaman Soeharto itu mengatakan, jika sampai batas waktu tak dicabut, dan Yasonna tetap tak mengeluarkan SK baru, Yasonna justru melakukan maladministrasi. Yang mana bakal kena sanksi administratif.

"Tidak melaksanakan order pengadilan itu suatu perbuatan maladministrasi. Sanksinya administratif, ganti. Perintah MA harus dilaksanakan. Disobeying court itu suatu perbuatan tercela," tegas Muladi.

Hal senada disampaikan Ahmad Dolly Kurnia mantan Ketua AMPG, dia khawatir jika SK tak dicabut dan periode Munas Riau berakhir 2015 maka di tahun selanjutnya Partai Golkar tidak memiliki legal standing.

"Makanya saya rasa sebaiknya lebih cepat lebih bagus. Tadi dibicarakan dengan pak Muladi juga, kalau SK Ancol dicabut dan Kumham nggak keluarin SK lagi, lalu kemudian kalau dilihat dari periodisasi masa Riau sampai 2015, legal standing partai nggak ada. Ini kan bahaya kalau partai nggak punya legal standing yang jelas," ujar Dolly.

Hingga saat ini, Menteri Yasonna belum mencabut SK terkait kepengurusan partai Golkar kubu Agung Laksono. Dia juga belum menentukan langkah lanjutan terkait putusan MA untuk mencabut SK tersebut.


(ALB)