Pembahasan RUU JPSK Masih di Pertengahan Jalan

Suci Sedya Utami    •    Rabu, 11 Nov 2015 11:38 WIB
jpsk
Pembahasan RUU JPSK Masih di Pertengahan Jalan
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pembahasan Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU-JPSK) seharusnya sudah masuk ke dalam tahap finalisasi dan seharusnya sudah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) JPSK pada akhir masa sidang Oktober lalu.

Namun demikian, hingga saat ini RUU JPSK tersebut masih dibahas oleh internal Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pemerintah terus menunggu hasil keputusan tersebut karena erat kaitannya dengan dukungan DPR RI dalam membantu untuk menyelesaikan persoalan ekonomi yang sekarang ini tengah melesu.

"Pembahasannya (RUU JPSK) masih di pertengahan jalan," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro, ketika ditemui di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2015).

Bambang berharap agar internal Komisi XI DPR bisa menyelesaikan pembahasan RUU JPSK pada masa sidang selanjutnya. Pasalnya, keberadaan UU JPSK sangat diperlukan sebagai landasan hukum dalam mekanisme koordinasi antarlembaga di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mengambil kebijakan dalam menangani permasalahan ketika stabilitas keuangan nasional dirasa mulai tidak normal.

"Kita upayakan selesai akhir tahun ini," harapnya.

Untuk diketahui, RUU JPSK kali ini memfokuskan penanganan pada perbankan yang bermasalah. Sehingga, nantinya KSSK akan menetapkan status bank-bank apakah masuk dalam kategori normal, waspada, siaga, atau krisis. Catatannya, penetapan status tersebut dilakukan sebelum memasuki masa krisis, atau dengan kata lain di masa normal.

"Nah, bank-bank yang tak normal itu harus ditentukan langkah penanganannya," ujar Bambang.

Langkah penanganan tersebut, lanjut Bambang, dilakukan KSSK apabila permasalahan bank berdampak sistemik itu sudah tidak bisa ditangani Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator perbankan. KSSK juga harus melaporkan pelaksanaan penanganan itu pada Presiden.


(ABD)