MK Selesaikan Sengketa Pilkada dalam 45 Hari Kerja

M Rodhi Aulia    •    Rabu, 11 Nov 2015 14:48 WIB
pilkada serentak
MK Selesaikan Sengketa Pilkada dalam 45 Hari Kerja
Mahkamah Konstitusi-----Google Image

Metrotvnews.com, Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) memutus masa penyelesaian perkara perselisihan sengketa hasil pemilihan selama 45 hari kerja. Putusan itu mengoreksi isi Pasal 157 ayat (8) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Putusan itu hanya menambahkan kata 'kerja'. sebab dalam pasal tersebut, masa penyelesaian sengketa pilkada hanya dicantumkan '45 hari'. MK beralasan, kata '45 hari' tak memiliki kekuatan hukum tepat sepanjang tidak dimaknai "hari kerja". Sehingga, pasal tersebut bertentangan dengan UUD RI.

"Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil pemilihan paling lama 45 hari kerja sejak diterimanya permohonan," kata Majelis Hakim yang diketuai Arief Hidayat dalam ruang sidang, Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2015).

Putusan ini diketok berdasarkan permohonan uji materi yang diajukan Doni Istyanto Hari Mahdi. Doni mengajukan sembilan pasal yang diajukan dalam Undang-undang yang sama untuk diuji. Pasal yang dimaksud ialah Pasal 7 huruf o, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1), Pasal 121 ayat (1), Pasal 122 ayat (1), Pasal 157 ayat (5) dan ayat (8).

Tapi, hanya satu pasal dan satu ayatnya yang dikabulkan MK. Yakni, Pasal 157 ayat (5) dan ayat (8). MK sepakat dengan dalil pemohon terkait penafsiran kata "hari" ini. Yakni waktu 45 hari kalender yang diamanatkan tidak akan efektif. Sebab, jika dikalkulasi secara serius, hanya tersedia 32 hari kerja saja. Hal ini akan membuat MK keteteran. Maka dari itu, MK membuat norma baru dalam Pasal 157 ayat (8) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut.

 


(TII)