Surya Paloh Minta KPK Ungkap Politikus yang Minta Jatah ke Freeport

Wanda Indana    •    Rabu, 11 Nov 2015 20:38 WIB
freeport
Surya Paloh Minta KPK Ungkap Politikus yang Minta Jatah ke Freeport
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. (Foto:Antara/Wahyu Putro)

Metrotvnews.com, Jakarta: KPK diminta mengungkap nama politikus yang mencatut nama Presiden Joko Widodo untuk meminta jatah saham ke PT Freeport. KPK perlu memanggil petinggi parpol untuk dimintai keterangan terkait kasus itu.
 
"Ini harus diusut tuntas, pak Sudirman Said (Menteri ESDM) kalau bicara pasti sudah dipikir baik-baik. Usut tuntas dan NasDem akan dukung sepenuhnya," kata Ketua Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh di DPP NasDem, Jalan RP Suroso, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2015).
 
Menurut Surya, petinggi parpol perlu dimintai keterangan agar kasus itu lebih terbuka dan tuntas. "Kalau perlu dipanggil (petinggi parpol). Nasdem sudah ikut, kalau ada petinggi partai lain dipanggil, saya pikir bagus juga ramai-ramai, transparansi," ujarnya.
 
Surya menilai, Menteri ESDM juga perlu dimintai keterangan. Menteri Sudirman Said harus berani mengungkapkan kebenaran.
 
"Tanya Sudirman Said, siapa yang coba-coba bermain untuk kepentingan pribadi dan partainya minta komisi, jatah saham, dan baru ada negosiasi perpanjangan izin Freeport. Kalau tidak terungkap nanti dikira ada yang main mata. Kalau tidak ada yang proaktif, kita yang aktif, karena sudah masanya," tegas Surya.
 
Dikabarkan ada oknum tidak bertanggung jawab menjual nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta saham PT Freeport Indonesia. Menteri Sudirman membenarkan ada yang menjual nama Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta sebagian saham Freeport.
 
"Ada orang memanfaatkan, menjual nama Presiden dan Wakil Presiden meminta saham Freeport," kata Sudirman usai rapat di kantor Dirjen Ketenagalistrikan, Jumat 6 November.
 
Orang tersebut menjual nama Presiden dan Wakil Presiden untuk menjembatani perpanjangan izin operasi PT Freeport Indonesia (PTFI). Sesuai kontrak, izin perusahaan asal AS itu akan berakhir pada 2021.


(FZN)