Menyelesaikan Perkara di Rumah Sendiri

   •    Kamis, 12 Nov 2015 05:50 WIB
Menyelesaikan Perkara di Rumah Sendiri

PILIHAN salah satu bapak pendiri bangsa ini, Bung Karno, meletakkan term `Berdaulat di bidang politik' pada poin pertama dari konsep Trisakti jelas bukan tanpa sebab. Ia sarat pesan penting bahwa bangsa ini mutlak harus menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan atau intervensi pihak mana pun.

Gagasan besar itu terbukti mampu meletakkan bangsa Indonesia pada posisi setara dengan bangsa-bangsa lainnya. Bahkan, kedaulatan politik itu telah membuat negeri ini sampai pada perjalanan sejarah penting, yakni sebagai negara dengan demokrasi terbesar ketiga di dunia, setelah Amerika Serikat dan India.

Namun, upaya negeri ini untuk terus mempertahankan kedaulatan politik kini tengah digoyang. Goyangan itu bukan dari pihak luar, melainkan justru diinisiasi sejumlah anak kandung Republik ini.

Itu terjadi setelah sejumlah praktisi hukum dan aktivis hak asasi manusia membawa kasus pelanggaran HAM 1965 ke Den Haag, Belanda, untuk disidangkan di International People's Tribunal (Pengadilan Rakyat Internasional). `Pengadilan rakyat internasional' itu berlangsung dari 10 hingga 13 November 2015.

Mereka menuntut Indonesia yang duduk sebagai terdakwa. Indonesia dituduh melakukan pembunuhan, perbudakan, penahanan, penyiksaan, penganiayaan, penghi langan paksa orang-orang, dan peng aniayaan melalui propaganda.

Para praktisi hukum dan aktivis HAM itu berharap, setelah pengadilan rakyat internasional, pemerintah mau mengakui akan adanya apa yang mereka sebut sebagai `kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh negara'. Ujungnya, setelah itu mereka mendesak pemerintah Indonesia meminta maaf kepada keluarga eks anggota Partai Komunis Indonesia.

Benar bahwa pengadilan tersebut tidak akan meme ngaruhi apa pun terhadap sikap pemerintah Indonesia.Pasalnya, pengadilan tersebut bukanlah pengadilan resmi sehingga hasil yang didapatkan tidak akan mengikat bagi pemerintahan Indonesia untuk mengikuti.

Namun, pengadilan yang oleh pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana disebut sebagai pengadilan sandiwara karena tidak ada keterangan yang didengar dari kedua pihak itu tetap menodai kedaulatan politik bangsa ini. Bahkan, kita khawatir upaya pengadilan rakyat internasional itu justru bakal jadi embrio retaknya persaudaraan anak bangsa yang sudah dirajut dan dianyam dengan susah payah.

Bukankah berbagai upaya evolutif menuju rekonsiliasi dari pihak-pihak terkait telah dan sedang berlangsung di dalam negeri? Bukankah pula masih tersedia banyak pintu untuk upaya menyelesaikan persoalan itu di negeri sendiri tanpa campur tangan pihak mana pun?
Masih banyak kearifan yang dimiliki bangsa ini untuk menemukan jalan keluar yang sangat berat sekalipun. Itu menandakan bahwa bangsa ini berdaulat dan mandiri, sebagaimana bangsa-bangsa berdaulat lainnya menyelesaikan persoalan serupa di negara mereka.

Kita memiliki pengadilan HAM yang hasilnya bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Negeri ini juga memiliki sejumlah instrumen aturan dan undang-undang yang amat cukup untuk mengadili beragam perkara kejahatan.

Lebih dari itu, Republik ini juga memiliki jalan nonyudisial lewat rekonsiliasi yang justru tak menyisakan dendam berkepanjangan. Rakyat yang kini tengah berjuang meniti terjalnya jalan kesejahteraan tentu tak menghendaki jalan itu makin terjal oleh beragam beban yang mestinya bisa diselesaikan secara penuh spirit persaudaraan di rumah sendiri.