KPU Tunda Penetapan DPT

- 23 Oktober 2013 21:50 wib
MI/Atet Dwi Pramadia/rj
MI/Atet Dwi Pramadia/rj

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum akhirnya menunda penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Penundaan tersebut dilakukan menyusul rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu.

"Komisioner KPU sudah menggelar rapat dan memastikan akan mengikuti aturan dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, terutama yang terkait dengan kewenangan Bawaslu memberikan rekomendasi," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam rapat terbuka rekapitulasi penetapan DPT nasiobal di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (23/10).

Husni menyebutkan Pasal 50 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan bahwa temuan Bawaslu, Bawaslu provinsi, panwas, dan struktur lain di bawahnya wajib ditindaklanjuti KPU. "Karenanya, temuan ini harus bisa lebih diperinci lagi agar kami bisa membahas data demi data," kata Husni.

Rekomendasi Bawaslu ialah menunda penetapan DPT nasional selama dua minggu untuk mengkaji dan menyisir seluruh DPT yang telah ditetapkan di tingkat daerah. Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan rekomendasi dikeluarkan karena pihaknya menemukan beberapa perubahan yang cukup signifikan dalam konteks penambahan dan pengurangan data. "Pencermatan ulang terhadap DPT yang akan ditetapkan selambat-lambatnya 4 November 2013," kata Muhammad.

Ia mengatakan KPU perlu mencabut PKPU yang menyatakan penetapan DPT pada 23 Oktober 2013 dan melakukan pencermatan ulang terhadap DPT dengan melibatkan seluruh stakeholder, pengawas pemilu, parpol peserta pemilu 2014, dan pemerintah. "KPU perlu melakukan penyesuaian NIK bersama dengan Kemendagri untuk memenuhi ketentuan Pasal 33 UU 8/2012 dengan difokuskan pada pengisian NIK bagi pemilih yang belum memiliki NIK, menyesuaikan data NIK yang masih bermasalah, memperhatikan data-data temuan Bawaslu seperti terlampir," tukasnya.

Penundaan penetapan DPT selama dua minggu oleh KPU menuai pujian dari partai politik, pimpinan Komisi II DPR, Bawaslu, dan elemen masyarakat sipil. "KPU telah menunjukkan semangat musyawarah untuk mufakat. Kesimpulannya sangat baik untuk mengakomodasi seluruh pihak," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto di tempat yang sama.

()

KETUA Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali tetap tak menghadiri Musyawarah Kerja Nasional…