Pengadilan HAM di Den Haag untuk Mengungkap Kebenaran

Anggitondi Martaon    •    Kamis, 12 Nov 2015 14:16 WIB
pelanggaran ham
Pengadilan HAM di Den Haag untuk Mengungkap Kebenaran
Desmond J. Mahesa------MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: ‎Pengadilan rakyat internasional di Den Haag terkait tragedi 1965 mulai bergulir. Banyak pihak menentang proses pengadilan tersebut, bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla tak menanggapi serius.

Sikap berbeda malah ditunjukan Wakil Ketua Komisi III Desmon J. Mahesa. Mantan aktivis itu menilai, pengadilan rakyat tersebut merupakan suatu upaya untuk mengungkap kebenaran terkait peristiwa yang menjadi sejarah buruk Indonesia.

"Agar kita bisa memposisikan diri dan tidak terulang," kata Desmon saat dihubungi, Kamis (12/11/2015).

Desmon menilai, seluruh pihak harus menyaksikan proses pengadilan yang digagas International People’s Tribunal on 1965 Crimes Against Humanity in Indonesia (IPT65). Tapi, Desmon tak sepakat negara dijadikan terdakwa dalam pengadilan tersebut. Politikus Partai Gerindra itu menyebut, yang seharusnya menjadi terdakwa adalah perilaku politik pada saat peristiwa tersebut menjadi terdakwa.

"Apa ada bentuk penghukuman Indonesia secara keseluruhan? Kan tidak," kata Desmond.

Desmond pun mengakui, pengadilan ini akan berdampak kepada pihak-pihak tertentu. Jika, pengadilan dapat membuktikan keterlibatan seseorang atau pihak tertentu dalam kejadian itu.

"Pengadilan ini akan membuktikan bahwa kita pernah salah," tegas dia.

Pengadilan rakyat peristiwa 1965 digagas para aktivis HAM. Pengadilan itu akan digelar di Den Haag, Belanda, pertengahan November 2015. Tujuannya buat membuktikan terjadinya pelanggaran berat HAM yang selama ini tidak pernah diakui oleh Indonesia

Pengadilan rakyat ini dipersiapkan sedikitnya 100 relawan. Persiapan pengadilan ini sudah dilakukan sejak satu tahun. Persiapan panjang itu di antaranya konsolidasi data yang dilakukan tim peneliti dan spesialis tragedi 1965. Pengadilan akan dipimpin tujuh hakim berlatar balangan akademisi, pegiat hak asasi manusia, dan praktisi hukum. Sebanyak 16 saksi akan dihadirkan dalam sidang tersebut, termasuk sastrawan Martin Aleida.


(TII)