DPRD Tolak Pemprov DKI Swakelola Sampah

Intan fauzi    •    Kamis, 12 Nov 2015 16:18 WIB
sampah jakarta
DPRD Tolak Pemprov DKI Swakelola Sampah
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana. (Foto: Antara/Dhoni Setiawan)

Metrotvnews.com, Jakarta: DPRD DKI tak setuju jika TPST Bantar Gebang, Bekasi, dikelola Pemprov DKI. Selain belum memiliki sumber daya manusia (SDM), Dinas Kebersihan DKI pun tak memiliki pengalaman mengolah sampah.
 
"Menurut saya salah kaprah kalau swakelola sampah. Pertama, SDM Dinas Kebersihan tidak akan sanggup," kata Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2015).
 
Politikus PKS itu menilai, Dinas Kebersihan tidak memiliki pengalaman mengelola sampah. "Dinas Kebersihan belum ada pengalaman untuk swakelola sampah. Smpah itu tidak hanya dikumpulkan tapi diolah," kata pria yang akrab disapa Sani ini.
 
Menurut Sani, akan ada tumpang tindih kewenangan. Pemerintah sebagai regulator seharusnya membiarkan pengelolaan sampah dilakukan oleh pihak ketiga atau Badan Usaha Milik daerah (BUMD).
 
"Harusnya pemerintah menangani regulasi sebagai regulator, sementara pengelolaannya dikerjakan pihak ketiga. Gubernur dan jajarannya tinggal pengawasan saja. Kalau tidak mau pakai pihak swasta (pihak ketiga) bisa pakai BUMD. Seperti transportasi dipegang PT Transjakarta," katanya.
 
Pemerintah DKI Jakarta berambisi memutus kontrak pengelola TPST Bantar Gebang Godang Tua Jaya (GTJ). Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan pengelolaan TPST Bantar Gebang akan diambilalih Pemprov DKI. Pemda DKI lebih mudah mengelola sampah sendiri.
 
"Kita ambilalih, kerjakan sendiri. Semua akan lebih mudah. Tanah milik siapa? DKI. Kita tinggal beli alat. SDM (Sumber Daya Manusia) sudah ada, banyak yang pintar-pintar,” kata Ahok.
 
Ahok menjelaskan, PT GTJ telah melakukan beberapa pelanggaran. GTJ berjanji membangun fasilitas senilai Rp700 miliar, namun hingga kini janji tinggal janji.

“Menurut analisa audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) mereka tidak kerjakan itu, timbangan mobil yang masuk juga anda curangi. Ada temuan tidak sesuai Rp1 miliar. Karena itu kami bilang anda wanprestasi. Lebih baik semua saya kerjakan sendiri," ujar Ahok
(FZN)