KPK: 46 Persen Pemilih Tak Persoalkan Politik Uang

Amaluddin    •    Kamis, 12 Nov 2015 21:59 WIB
politik uang
KPK: 46 Persen Pemilih Tak Persoalkan Politik Uang
Ilustrasi/MI

Metrotvnews.com, Surabaya: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut praktik politik uang dalam setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah seakan sudah membudaya di masyarakat. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan KPK terhadap 1.200 responden di delapan kabupaten/kota se-Indonesia, sebanyak 54 persen masyarakat menolak politik uang, sedangkan 46 persen menerima politik uang.

Direktur Litbang KPK, Didik Mulyanto, mengatakan survei itu dilakukan pada April sampai Juni. Hampir semua responden mengaku mengetahui adanya politik uang dalam setiap penyelenggaraan pilkada maupun pemilihan anggota legislatif.

"Politik uang ini sudah dianggap lazim oleh masyarakat kita, padahal itu jelas tidak boleh," kata Didik, di sela-sela deklarasi pemilu berintegritas yang digelar di Auditorium Rektorat Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Kamis (12/11/2015).

Sebagian responden, kata Didik, mengaku pemberian uang atau hadiah dari pasangan calon merupakan kecurangan karena tidak sesuai moral dan tidak mengajarkan masyarakat berperilaku jujur. Sedangkan alasan masyarakat yang mau menerima, dilatarbelakangi sikap sungkan jika menolaknya.

"Pemberian itu pantas diterima sebagai tolok ukur etika. Karena sungkan menolak pemberian. Padahal, masyarakat yang menerima uang itu belum tentu memilih calon-calon yang memberikan uang," kata Didik. 

Survei yang dilakukan KPK, lanjut Didik, tidak sebatas politik uang, tetapi juga proses penyelenggaraan pemilihan serta tingkat partisipasi masyarakat. Tahun 2014, tingkat partisipasi masyarakat mencapai 80 persen. "Masyarakat secara umum memilih calon yang memiliki rekam jejak bagus. Track record jadi ukuran masyarakat dalam memilih calon, sedangkan tahun ini cenderung pada politik praktis wani piro (berani berapa)," katanya.


(UWA)

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

9 hours Ago

Salah satu yang akan dibahas dalam rapat MKD itu adalah status Setya Novanto sebagai kasus koru…

BERITA LAINNYA