Berantas Kartel, Presiden Perkuat KPPU Lewat Perpres

Desi Angriani    •    Jumat, 13 Nov 2015 13:30 WIB
pangankppu
Berantas Kartel, Presiden Perkuat KPPU Lewat Perpres
Ketua KPPU M Syarkawi (MI/PANCA SYURKANI)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah berencana memperkuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar lebih aktif lagi memberantas aksi kartel di bidang pangan. Penguatan KPPU bisa melalui peraturan presiden (perpres) atau amandemen UU Nomor 5 Tahun 1999.

"Saya kira arahan (Presiden) itu memperkuat kelembagaan KPPU. Penguatan itu bisa lewat perpres atau amandemen," ucap Ketua KPPU M Syarkawi, di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta, Jumat (13/11/2015).

Dengan penguatan tersebut, lanjutnya, KPPU dapat menetapkan denda administrasi hingga merekomendasikan pencabutan izin usaha. Syarkawi mengatakan, Presiden mendukung penguatan KPPU dari besaran denda dan tengah diproses di DPR. Apabila saat ini denda maksimal pelaku kartel sebesar Rp25 miliar, maka jika usulan KPPU diterima sanksi maksimalnya menjadi Rp500 miliar. 

"Beliau sangat mendukung memperkuat kewenangan KPPU dari sisi besaran denda, dan ini proses sudah di DPR. Mungkin nanti mitra kerja dengan Pak Menteri Perdagangan," jelas dia. 

Menurut Syarkawi, rendahnya denda tidak membuat efek jera bagi pelaku kartel. Pasalnya, keuntungan atas tindakan pelanggarannya masih lebih tinggi dibandingkan denda yang harus dibayar. Dengan kenaikan denda tersebut, lanjut Syarkawi, seharusnya bisa menarik kembali keuntungan ilegal yang dinikmati pebisnis yang bersaing secara tak sehat. 

"Jadi kalau dia berkartel, dia bekerja sama menetapkan harga, membatasi produksi, membagi-bagi wilayah pemasaran, untung Rp100 miliar ya tidak apa-apa karena KPPU hanya bisa mendenda Rp25 miliar, masih ada positifnya Rp75 miliar," ungkap dia. 

Selain mengusulkan peningkatan denda, KPPU juga mengusulkan empat hal lain dalam amademen UU Nomor 5 Tahun 1999, yaitu status kelembagaan KPPU, perluasan kewenangan KPPU dalam melakukan investigasi , perubahan sistem pelaporan merger, serta memperluas objek pelaku usaha.



(ABD)

Ingin Jenguk Setnov di RSCM Harus Izin ke KPK

Ingin Jenguk Setnov di RSCM Harus Izin ke KPK

1 hour Ago

Ketua DPR Setya Novanto masih menjalani perawatan intensif di RSCM, Jakarta Pusat. Hingga kini,…

BERITA LAINNYA