JK Siap Laporkan Politikus Pencatut Nama ke Bareskrim

Dheri Agriesta    •    Jumat, 13 Nov 2015 16:36 WIB
pencatut nama presiden
JK Siap Laporkan Politikus Pencatut Nama ke Bareskrim
Wapres Jusuf Kalla (kiri) bersama Ketua DPR Setya Novanto bersiap meninjau stan pameran usai membuka Indonesia International Motor Show (IIMS) 2015. Foto: Wahyu Putro A/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla, kemungkinan, akan melaporkan politikus peminta saham PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama pimpinan negara ke Badan Reserse Kriminal Polri. Namun JK ingin memastikan kasus pencatutan ini bukan rumor. 

"Kalau sampai merugikan, ya iya (dilaporkan)," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2015).

Lebih jauh, JK mengungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said bisa saja membeberkan identitas politikus tersebut. Itu agar persoalan ini jadi terang benderang.

Saat ditanya identitas si politikus, JK masih enggan mengungkap. Padahal, JK sudah mengantongi nama politikus tersebut.  

"Siapa? Anda lebih banyak tahu dari saya. Saya juga belum tahu," kilah JK.

Saat ditanya apakah pertemuan antara Presiden, Wakil Presiden dan partai politik pendukung pemerintah, semalam, membicarakan soal politikus pencatut, JK menjawab tidak. 

Menteri ESDM Sudirman Said sebelumnya menyebutkan ada tokoh politik yang sangat berkuasa mencoba menjual nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla kepada Freeport.

Orang tersebut, kata Sudirman, menjual nama Presiden dan Wakil Presiden untuk menjadi jembatan perpanjangan izin operasi PT Freeport Indonesia. Sesuai kontrak, izin perusahaan asal AS itu akan berakhir tahun 2021.

Sudirman sudah melaporkan kejadian itu kepada Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Tujuannya, agar Jokowi dan Jusuf Kalla bisa menindaklanjuti. "(Beliau) marah sekali," kata Sudirman.

Menteri ESDM Sudirman Said sebelumnya menyebut ada politikus yang sangat berkuasa mencoba menjual nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla kepada Freeport Indonesia.

Orang tersebut, kata Sudirman, menjual nama Presiden dan Wakil Presiden untuk menjadi jembatan perpanjangan izin operasi PT Freeport Indonesia. Sesuai kontrak, izin perusahaan tambang emas asal AS itu berakhir 2021.

Sudirman sudah melaporkan kejadian itu kepada Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Tujuannya, agar Jokowi dan Jusuf Kalla bisa menindaklanjuti. "(Presiden) marah sekali," kata Sudirman.


(KRI)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

11 hours Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA