Evaluasi Sebelum Perpanjangan Kontrak dengan Freeport

Eko Nordiansyah    •    Jumat, 13 Nov 2015 16:39 WIB
freeport
Evaluasi Sebelum Perpanjangan Kontrak dengan Freeport
Tambang Freeport. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap praktik kerja sama dengan PT Freeport Indonesia. Terlebih lagi sebelum perpanjangan kontrak kerja Freeport dengan Pemerintah Indonesia pada 2019.

Ketua Komnas HAM, Nurcholis, menilai, selama ini Freeport telah mengambil banyak keuntungan dari tambang emas di Papua. Namun hal tersebut tidak sebanding dengan pemenuhan hak-hak masyarakat Papua yang sering kali diabaikan.

"Jadi kalau mau mengevaluasi apapun, mau ambil kebijakan itu yang harus dilihat adalah bagaimana praktik yang diambil selama ini, terutama praktik kepada masyarakat, itu saja tolak ukurnya," katanya di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (13/11/2015).

Oleh karena itu, Nurcholis mengingatkan pemerintah agar tetap melihat berbagai pertimbangan sebelum meneruskan kerja sama dengan Freeport. Terutama pertimbangan soal hak bagi masyarakat lokal yang selama ini banyak mengalami konflik karena keberadaan tambang milik Amerika Serikat tersebut.

"Menurut saya jadi harus dipertimbangkan betul dalam baik itu melanjutkan kerja sama. Karena bagi Komnas HAM perlindungan hak-hak masyarakat lokal itu sangat penting," jelas dia.

Dirinya menambahkan, berbagai hak asasi bagi masyarakat Papua menjadi hal yang wajib dipenuhi. Di antaranya, hak-hak atas tanah, hak sosial serta hak budaya yang harus dihormati siapapun.

"‎Hak masyarakat dalam operasi perusahaan macam-macam. Satu masyarakat lokal yang berkaitan dengan tanah, hak sosial mereka, budaya mereka, itu harus dihormati," pungkas dia.


(AHL)