Isu Mafia Petral Hanya Pencitraan Menteri Sudirman Jelang Reshuffle

K. Yudha Wirakusuma    •    Jumat, 13 Nov 2015 16:47 WIB
freeport
Isu Mafia Petral Hanya Pencitraan Menteri Sudirman Jelang <i>Reshuffle</i>
Ilustrasi--Antara/Yusran Uccang

Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Demokrat menantang Menteri ESDM Sudirman Said menyebut nama pihak ketiga yang berperan dalam pembelian minyak mentah di PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Jangan sampai hal ini malah diartikan Menteri Sudirman membuat gaduh.

"Sebut saja jangan seolah-olah memberi ancaman kepada pihak ketiga yang dimaksud. Ini cenderung membuat gaduh," kata Ketua Bidang Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat, Imelda Sari, dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11/2015).

Mantan Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini tidak sepakat dengan tudingan hanya menyebut pihak ketiga tidak disentuh di era SBY.

"Kita lihat sendiri di era Pak SBY tidak pandang bulu dalam penegakan hukum. Jangan melempar isu seolah-olah pemerintah SBY dulu lemah dan yang sekarang baik. Masyarakat bisa menilai sendiri lah," ujarnya.

Imelda menduga isu yang dihembuskan Menteri Sudirman hanya pencitraan menjelang reshuffle kabinet. "Ini saya melihat ini cuma isu gorengan agar dia tidak di reshuffle," terang Imelda.

Setelah melontarkan isu politikus pencatut nama Presiden dan Wakil Presiden, Sudirman tak juga membuka identitas pencatut. Sejumlah pihak mendesak agar Sudirman membuka identitas politikus tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan Sudirman Said segera melaporkan kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo. Tujuannya, agar aparat penegak hukum bisa menindak oknum yang diduga menjual nama Presiden demi mendapatkan saham PT Freeport.

"Memang sebaiknya Menteri ESDM bisa jelaskan secara transparan atau melaporkan hal ini kepada penegak hukum," kata Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji kepada Metrotvnews.com, Kamis (12/11/2015).

Menurut dia, bila ada pelaporan KPK bisa mengkaji kasus ini untuk menentukan langkah penegakan hukum lebih lanjut. Dari kajian, tambah dia, lembaga antikorupsi bisa mengetahui apakah kasus ini dapat dikategorikan sebagai pemerasan atau bukan.


(YDH)

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

1 hour Ago

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat hilangnya sejumlah nama politisi yang seb…

BERITA LAINNYA