PP Pengupahan Beri Kepastian Kenaikan Upah Tiap Tahun

K. Yudha Wirakusuma    •    Jumat, 13 Nov 2015 19:25 WIB
upah
PP Pengupahan Beri Kepastian Kenaikan Upah Tiap Tahun
Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri--Antara/Anis Efizudin

Metrotvnews.com, Jakarta: Kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diminta konsisten menentukan upah minum di daerahnya dengan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015. Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan dari segi substansi PP Pengupahan itu sudah sangat adil.

"PP Pengupahan harus diterapkan sesuai ketentuan, Ini bukan soal rendah atau tingginya kenaikan upah, tapi demi kepentingan pekerja/buruh, pengusaha dan pengangguran yang belum bekerja," kata Menteri Hanif  seusai membuka Kongres II Konfederasi Serikat Nasional (KSN), di Jakarta, Jumat (13/11/2015).

PP Pengupahan dinilai memberikan kepastian upah pada dunia usaha. Selain itu juga kepastian kenaikan upah setiap tahun bagi pekerja, dan membuka lapangan kerja kepada yang belum bekerja.

Hanif sudah mengetahui dalam proses-proses simulasi yang dilakukan di sejumlah daerah. Ternyata ketika menggunakan PP Pengupahan malah lebih tinggi hasilnya.

"Misalnya ada salah satu daerah yang tidak pakai PP tetapi hanya naik tujuh persen padahal kalau pakai PP kan sudah jelas, dengan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dari BPS naiknya 11,5 persen," jelas Hanif.

Hanif juga meminta agar para pekerja/buruh yang tergabung dalam serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) jangan hanya kuat di jalanan. Para pekerja/buruh juga harus kuat dalam memperjuangkan kenaikan upah dengan  negosiasi secara bipartit di perusahaan.

"Peranan serikat pekerja/serikat buruh harus ditingkatkan. Teman-teman serikat pekerja harus berperan dalam perundingan bipartite untuk bernegosiasi besaran upah di perusahaan. SP harus kuat di perusahaan bukan di jalanan," paparnya.

Sementara Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Haiyani Rumondang mengatakan aturan pengupahan sudah ditetapkan pemerintah sehingga harus dipatuhi dan diterapkan.

"PP sudah ditandatangani, disahkan, dan disebarluaskan. Di situ jelas bahwa aturan upah minimum sudah ada dan harus diikuti dan diterapkan sesuai aturan. Kita sudah membahasnya selama 12 tahun dan melibatkan semua pihak," imbuh Haiyani.

Saat ditanya soal rencana unjuk rasa para pekerja/buruh, Haiyani mengatakan siapa pun punya hak untuk menyampaikan informasi. Serikat pekerja pun mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi.

"Kita menghargai hak-hak buruh, tapi harapannya ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apa pun itu baik demo atau unjuk rasa, tapi sekali lagi tidak ada mogok nasional. Dalam ketentuan peraturan perundangan tidak ada mogok nasional," kata Haiyani.


(YDH)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

12 hours Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA