Saling Tuding Soal Sampah Jakarta

Surya Perkasa    •    Jumat, 13 Nov 2015 20:16 WIB
polemik sampah jakarta
Saling Tuding Soal Sampah Jakarta
truk sampah mengantre giliran membuang sampah di TPST Bantar Gebang, Bekasi. (foto: Antara/Hafidz Mubarak)

Metrotvnews.com, Jakarta: Dengan penduduk lebih dari 9,9 juta orang dan luas kawasan perkantoran 660,4 kilometer persegi, setiap hari DKI Jakarta menghasilkan sampah berjumlah besar. Rerata sampah yang dihasilkan ibu kota tiap harinya mencapai 27.000 meter kubik (kurang lebih 6.000 ton).
 
Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan, sampah Jakarta sebagian besar masih berupa sampah rumah tangga. “Sekitar 53 persen itu sampah rumah tangga. Sedangkan 47 persen itu sampah kawasan, baik itu industri dan perkantoran,” kata Isnawa kepada metrotvnews.com, Jakarta, Selasa (10/11/2015)
 
Dinas Kebersihan DKI Jakarta diberi anggaran Rp1,4 triliun untuk menjaga kebersihan ibu kota pada tahun 2014. Tahun ini, Dinas Kebersihan dipercaya untuk mengelola anggaran Rp1,6 triliun untuk membuat Jakarta bebas dari sampah ribuan ton.
 
Pengelolaan sampah DKI Jakarta memang memakan dana yang tidak sedikit. Sebanyak Rp359,8 miliar uang daerah dikeluarkan pada tahun 2014 untuk mengelola kebersihan di 42 kecamatan. Dana besar ini terpaksa dianggarkan karena pemerintah provinsi saat ini masih melibatkan swasta untuk kelola kebersihan Jakarta.
 
Hingga tahun ini DKI Jakarta masih menyewa beragam peralatan untuk mengelola sampah selain melibatkan swasta. Anggaran yang dikeluarkan untuk menyewa peralatan angkut tidaklah kecil. Dari 1.500 kebutuhan ideal truk pengangkut sampah misalnya, baru 893 unit yang dimiliki oleh DKI Jakarta hingga pertengahan tahun lalu.
 
“Dan itu sekitar 40 persennya saja yang sehat,” ungkap Kepala Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan Dinas Kebersihan Engkos Kosasih saat berbincang dengan metrotnews.com.
 
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memerintahkan Dinsih DKI Jakarta untuk mengadakan beragam peralatan tersebut karena besarnya biaya. Miliaran rupiah dikeluarkan tiap tahunnya karena kebutuhan truk pengangkut. Belum lagi muncul masalah akibat air lindi (leachate) yang dijatuhkan truk sampah berusia uzur.
 
“Karena itu, Pemprov DKI mengadakan truk sampah besar-besaran tahun ini. Dudah ada 352 unit truk baru yang tinggal menunggu uji kir. Ditambah 683 unit lainnya yang bakal segera menyusul dalam pengadaan berikutnya. Dengan begitu kami bisa meremajakan armada pengangkut sampah Ibu Kota,” kata Isnawa.
 
Itu baru persoalan armada pengangkutan. Belum persoalan operasional pengangkutan. Untuk biaya pengangkutan ke satu-satunya tempat pembuangan akhir di TPST Bantar Gebang, pemerintah mengeluarkan duit ratusan miliar rupiah pula. Anggaran membengkak karena saat ini sampah dari seluruh wilayah DKI Jakarta hanya dikirim ke satu tempat, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Kota Bekasi.

 
 
Tidak berhenti di pengangkutan sampah, DKI Jakarta juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk biaya pembuangan sampah. TPST Bantar Gebang adalah TPA Regional yang dikerjasamakan DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi. Setelah dulu sempat sering bermasalah, TPA di atas lahan seluas 110 hektare milik pemerintah DKI Jakarta ini diserahkan ke swasta untuk dikelola. DKI Jakarta dan Bekasi hanya tinggal menyerahkan uang jasa berupa tipping fee.
 
Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk jasa pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang (tipping fee) untuk tahun 2014 mencapai Rp323,4 miliar. Angka ini terus naik sesuai dengan kontrak yang ditandatangani oleh pemerintah DKI dan joint operation TPST Bantar Gebang antara PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan Navigat Organic Energi Indonesia (NOEI).
 
Masalah antara dua Pemda dan swasta
 
Kontrak kerjasama antara dua pemda dan swasta dalam mengelola sampah ini  telah berjalan sejak 2008. Beragam masalah muncul silih berganti selama tujuh tahun berjalannya kontrak.
 
Masalah yang paling sering mencuat selalu terkait dengan uang bau ke masyarakat di sekitar TPST Bantar Gebang, kompensasi ke pemerintah Bekasi berupa , kewajiban pemda dan swasta dalam kontrak kelola TPST Bantar Gebang, serta masalah dengan warga di jalur pengangkutan.
 
Permasalahan sampah yang kembali muncul pada akhir-akhir ini muncul bermula saat Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata mengomentari truk sampah DKI Jakarta yang tidak menggunakan standar sesuai kontrak. Ariyanto menyebut air lindih dari sampah yang diangkut disebutkan membuat warga Bekasi resah karena truk pengangkut sampah dari Ibu Kota tidak sesuai standar.
 
DPRD Kota Bekasi pun mengkaji kerjasama Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI terkait tentang sampath ini. DPRD Kota Bekasi pun terus berupaya memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Ahok, demikian sapaan Basuki, menolak untuk datang dan berujung Bekasi mengancam akan menutup pintu bagi truk sampah DKI Jakarta.
 
Alih-alih masalah selesai, Gubernur DKI Jakarta yang akrab disapa Ahok justru berang. “Kalau mau tutup, tutup saja. Aku mau tahu Jakarta jadi apa? Dan orang Bekasi enggak boleh kerja di Jakarta. Kekanak-kanakan banget gitu lho,” ujar Ahok di kantor Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2015).
 
Masalah sampah ini akhirnya merembet ke PT GTJ yang dipercaya untuk mengelola PTSP Bantar Gebang. PT GTJ disebut-sebut wanprestasi. Pemerintah DKI Jakarta menjadikan Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai tameng.
 
PT GTJ disebut wanprestasi karena nilai investasi mereka tidak sesuai dengan kontrak. Seharusnya, kata Ahok, nilai investasi PT GTJ mencapai Rp700 miliar untuk memenuhi beberapa fasilitas berupa fasilitas pembuatan gas metana (gassification), Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), pusat daur ulang (recycling), dan beberapa fasilitas lain. Selain itu mereka diharuskan  untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan warga sekitar.
 
“Salah satu contohnya itu soal listrik. Seharusnya di akhir kontrak pada 2023 itu bisa hasilkan listrik sampai 26 MW. Tapi sekarang itu baru 2 MW,” ungkap Engkos.
 
Tudingan Pemprov DKI Jakarta yang menyebut PT GTJ wanprestasi karena tidak memenuhi kontrak ini pun dibantah habis-habisan pihak joint operation pengelola TPSP Bantar Gebang. Mereka justru mengaku merugi karena kontrak yang ada tidak sesuai dengan kenyataan lapangan.
 
“Kami minta kontrak dikaji lagi. Kami harap ada adendum, tapi sampai sekarang kajian belum dilakukan. Kami tidak sekedar merugi, tapi merugi hebat,” kata Direktur Utama PT NOEI Agus Nugroho Santoso kepada metrotvnews.com, Rabu (11/11/2015).
 
Menurut Agus, kontrak tidak sesuai dengan rencana awal realisasi pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang. Agus mengaku pengelola sempat direstrukturasi perbankan sampai tiga kali. Sementara itu tenaga ahli PT GTJ Benny Tunggul mengakui bahwa beberapa fasilitas PTSP Bantar Gebang tidak bisa mencapai target. Tapi penyebab tak serta merta berasal dari pengelola.
 
Sebagai contoh, Pembangkit Listrik yang tidak mencapai target rencana di kontrak. Benny mengatakan pembangkit listrik membutuhkan gas metana produksi dari sampah. Namun mereka kewalahan karena jumlah sampah yang masuk di luar rencana awal.
 
“Bagaimana kami mau hasilkan listrik kalau lahan untuk sumur gas terpakai? Lama-lama lahan penuh karena sampah yang masuk dari DKI tidak sesuai hitungan awal. Di kontrak itu 3.000-2.000 ton perhari. Sekarang itu sampai 5.500-6.500 ton per hari,” kata Benny.
 
Selain itu, PT GTJ juga klaim semakin merugi karena harga perdagangan karbon yang turun drastis. Jika dulu harganya mencapai US$20 – US$30 per ton, kini harganya tak sampai USD 5 per ton. Belum lagi tidak ada kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi untuk menggunakan produk olahan dari sampah mereka seperti kompos dan barang daur ulang.
 
"Kita banyak menjual kompos ke pihak-pihak yang punya perkebunan. Dijual itu paling Rp500 per kilo. Tapi, enggak bisa eceran, jadi harganya sebetulnya tidak tentu. Jakarta sendiri justru tidak beli kompos kami," papar Benny.
 
Tidak berhenti di persoalan untung rugi perusahaan, aspirasi masyarakat Bekasi yang tidak diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta juga jadi permasalahan. Selama ini masyarakat di sekitar TPST belum pernah benar-benar diperhatikan oleh pemerintah daerah Jakarta dan Bekasi. Masyarakat hanya dianggap sebagai “objek penderita” karena berada di sekitar TPST Bantar Gebang.
 
Selama ini masyarakat hanya dibungkam oleh uang bau yang bernilai Rp100 ribu per bulan lewat dana Community Development (CD) yang dihitung 20 persen dari tipping fee. “Tidak pernah masyarakat itu dianggap sebagai aset oleh pemerintah. Padahal di sampah itu banyak berkah,” kata Benny.
 
Mimpi Jakarta mandiri kelola sampah
 
Apapun alasan PT GTJ dan NOEI, Pemerintah DKI Jakarta berambisi memutus kontrak pengelola TPST Bantar Gebang. Ahok memastikan pengelolaan TPST Bantar Gebang akan diambil alih Pemprov DKI. Ada keyakinan bahwa  lebih mudah mengelola sampah secara mandiri.
 
"Kami ambil alih, kerjakan sendiri. Semua akan lebih mudah. Tanah milik siapa? DKI. Kami tinggal beli alat. Sumber daya manusia sudah ada, banyak yang pintar-pintar,” kata Ahok.
 
Dinas Kebersihan DKI Jakarta pun mengaku sudah kewalahan terus disalahkan. Master plan pengelolaan sampah pun harus dikebut. Salah satunya dengan semakin tegas kepada swasta pengelola TPST Bantar Gebang.
 
“Selama ini kan kami selalu diam. Solusinya, dengan memberikan SP (surat peringatan) ke Godang Tua Jaya. Itu sudah kami lakukan,” kata Isnawa.
 
Selain berkeinginan mengambil alih pengelolaan TPSP Bantar Gebang jika tidak memenuhi persyaratan yang dilempar DKI Jakarta, pemerintah DKI Jakarta juga ingin mempercepat pembangunan empat Intermediate Treatmant Facilities (ITF) di Sunter, Marunda, Cakung Cilincing dan Duri Kosambi yang telat dari jadwal. Caranya, dengan memberdayakan BUMD yang dimiliki DKI Jakarta.
 
“Dua ITF, Marunda dan Cakung Cilincing akan ditender oleh Jakarta Propertindo. Rencananya Sunter yang sudah dilelang sejak 2011 diserahkan ke kita,” kata mantan Camat Tambora ini.
 
Pembangunan ITF ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sampah DKI Jakarta yang terus menumpuk. Volume sampah yang “diekspor” ke Bekasi diyakini dapat menurun karena satu ITF diperkirakan  dapat kelola 1.000 ton sampah per hari.
 
“Dan bukan tidak mungkin, kami tidak lagi kirim sampah ke Bantar Gebang,” tutur Isnawa.
 
Walau demikian, DPRD DKI meragukan kemampuan Dinas Kebersihan (Dinsih) DKI mengelola TPST Bantar Gebang, Bekasi. Dinsih DKI sendiri sudah pernah mencoba kelola Bantar Gebang pada tahun 1999-2008. Rekam jejak Dinsih DKI yang saat itu bekerja sama langsung dnegan Pemkot Bekasi sangatlah buruk. Bahkan beberapa kali tragedi terjadi saat Bantar Gebang masih berbentuk landfill dumping tanpa fasilitas pengolahan.
 
Selain itu, Pemprov juga belum mampu menunjukkan kinerja baik dalam pengangkatan sampah. "Ini masalah rekam jejak Dinas Kebersihan. Mereka selalu masalah dalam loading sampah di dalam kota dan transportasi sampah," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana, di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2015).
 
Menurut Sani, sampah warga Jakarta tidak akan menjadi beban jika kinerja Dinas Kebersihan DKI efektif. Dinas Kebersihan yang sudah “termehek-mehek” karena persoalan pengangkutan sampah, diyakininya tidak akan mampu mengelola seluruh sampah ibu kota secara mandiri.
 
Pemerintah DKI Jakarta sendiri saat ini sedang membangun aturan pengelolaan sampah yang lebih berkesinambungan sesuai dengan Undang-Undang (UU) 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sayangnya, hingga saat ini UU yang telah memiliki turunan Peraturan Pemerintah (PP) 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah itu belum diterapkan di ibu kota dengan maksimal.
 
“Sebenarnya sudah diatur dalam UU dan PP, bahwa sampah itu terbagi dari dari dua kelompok. Sampah Rumah Tangga yang dikelola oleh pemerintah dan Sampah Kawasan yang diwajibkan untuk diurus oleh pengelola kawasan,” kata Engkos.
 
Selama ini belum banyak pengelola kawasan yang mengurus sampahnya. Akhirnya pemerintah DKI Jakarta justru tambah dibebani oleh sampah kawasan yang totalnya mencapai 47 persen dari sampah Ibu Kota.
 
Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang merancang aturan terkait hal ini. Untuk pengelola kawasan yang tidak mampu mengelola sendiri sampahnya, pemerintah menyiapkan skema pengelolaan sampah Business-to-Business.
 
“Jadi yang swasta atau kawasan yanga bisa mengelola sampah lebih bisa bekerjasama untuk mengelola sampah kawasan lain. Nanti kita juga akan mengatur tentang masalah kawasan yang tidak ada pengelolanya lagi, seperti Menteng dan Pondok Indah. Kita mengelola tapi mungkin nanti ada retribusi,” imbuh Isnawa.
 
Benturan

Pakar Perkotaan Universitas Trisakti Yayat Supriata melihat mimpi tata kelola sampah pemerintah jauh panggang dari api. Mimpi pemerintah ibu kota untuk mandiri kelola sampah terbentur banyak permasalahan.
 
“Dikatikan dengan tata kelola sampah, ada dua yang menjadi poin utama. Tidak maksimalnya kerja pemerintah dan banyaknnya uang yang bermain di dalam sampah,” kata Yata saat berbincang dengan metrotvnews.com, Selasa (10/11/2015).
 
Tidak maksimalnya kerja pemerintah berhubungan dengan pengangkutan dan pembuangan sampah yang tidak baik. Di pengangkutan misalnya, Pemerintah DKI Jakarta belum mampu melayani pengangkutan dan transportasi di semua wilayah dengan maksimal. Belum lagi truk pengangkut sampah berkualitas sudah buruk dan sering memicu masalah karena meneteskan air lindi berbau tak sedap.
 
Perkara pembuangan sampah, terkait dengan TPA untuk sampah DKI Jakarta yang hanya ada satu. Akhirnya banyak sumber daya dan uang yang terpakai karena pembuangan sampah Ibu Kota hanya bergantung ke TPST Bantar Gebang. Masalah ini semakin rumit karena Pemerintah Jakarta kesulitan mencari lahan pengelolaan sampah skala besar.
 
Persoalan sampah ini tidak akan diselesaikan bila pemerintah tidak mengubah cara berpikir dalam mengelola soal sampah. Sebab menurut Yayat, tata kelola sampah ini bukan hanya perkara hilir semata.
 
“Saya melihat belum banyak bank sampah. Padahal kita bisa memanfaatkan metode pengolahan sampah di hulu ini untuk menekan penumpukan sampah,” tutur Yayat.
 
Hal senada tapi tak sama juga disampaikan Pengamat Tata Kota Nirwono Joga. Tata kelola sampah kumpul-angkut-buang sudah selayaknya ditinggalkan. Perkara lahan besar, siklus pengadaan alat angkut sampah, teknologi harga triliunan seharusnya tidak jadi satu-satunya cara pikir. Solusi lebih “hijau” sebenarnya dapat dipakai.
 
“Instruksikan RT/RW hingga kelurahaan kecamatan untuk mengelola sampahnya secara mandiri. Pemberdayaan masyarakat lokal lebih ditekankan,” saran Nirwono.
 
Nirwono menjelaskan, sampah ibu kota volumnya kini mencapai 6.500 ton per hari sebagian besar berasal sampah rumah tangga. Tiap-tiap warga yang tinggal harus didorong untuk mulai memilah serta memanfaatkan sampahnya.
 
Bahan anorganik dapat dimanfaatkan kembali lewat daur ulang atau dikumpulkan di bank sampah. Sedangkan sampah organik dapat diubah menjadi pupuk kompos. Pemerintah DKI Jakarta hanya perlu mencari akal agar masyarakat menjadi tertarik.
 
“Misalnya dibuat lomba antar kelurahan atau kecamatan. Yang menang dibelikan teknologi untuk mengelola sampah lebih baik. Wajibkan dinas-dinas dan perusahaan daerah untuk menggunakan bahan daur ulang. Kemudian haruskan dinas pertamanan membeli kompos hasil masyarakat. Selama ini kan ada beberapa tempat yang berhasil mencoba, tapi kesulitan karena tidak ada pasar. Di sini pemerintah bisa membantu. Ini akan menghasilkan industri baru,” papar Nirwono.
 


(ADM)

Pernyataan Pengacara Novanto Memprihatinkan

Pernyataan Pengacara Novanto Memprihatinkan

29 minutes Ago

Fredrich dianggap melewati batas dalam memberikan keterangan dan informasi tentang Novanto yang…

BERITA LAINNYA