Bantar Gebang dan Persepsi Baru

Mohammad Adam    •    Jumat, 13 Nov 2015 20:27 WIB
polemik sampah jakarta
Bantar Gebang dan Persepsi Baru
Seorang petugas memeriksa tekanan generator yang berfungsi menghasilkan listrik dari gas metana yang dikeluarkan sampah di TPST Bantar Gebang, Bekasi. (foto: MI/Panca Syurkani).

Metrotvnews.com, Jakarta: Salah satu masalah di perkotaan adalah penanganan sampah. Biasanya, sampah menumpuk di berbagai tempat penampungan. Apabila penumpukan sampah itu tidak ditangani dengan baik dan benar, maka akan menyebabkan bau busuk dan pencemaran lingkungan.

Padahal, apabila dikelola dengan baik, sampah berpotensi besar untuk dimanfaatkan menjadi sumber daya dan memiliki harga jual. Artinya, sampah bisa diolah lagi menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi.

Banyak negara yang telah mengadopsi konsep penanganan sampah untuk menjadi energi (waste to energy/WTE). Terutama negara maju. Konsep ini memandang sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik.

Di Amerika Serikat, sekitar 2.500 megawatt (MW) listrik dihasilkan setiap tahunnya dari 35 juta ton sampah atau 17% dari total volume sampah. Lebih dari 80% volume sampah di Denmark dan 60% di Jepang juga diproses di fasilitas WTE. Kenyataan ini membuka kesadaran pemerintah maupun masyarakat mengenai perlunya mengangani sampah secara maksimal.

Pengertian sampah diketahui sebagai suatu limbah yang dihasilkan dari sisa kegiatan sehari-hari manusia maupun proses alam  baik berupa zat organik ataupun anorganik. Pemanfaatan sampah kota diharapkan terus dikembangkan dan ditingkatkan sebagai solusi.

Dalam program strategis pengelolaan sampah 2011-2015, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di empat kawasan. Yaitu di Ragunan (Jakarta Selatan), Duri Kosambi (Jakarta Barat), Marunda (Jakarta Utara), dan Pulogebang (Jakarta Timur). Program yang dikenal dengan proyek intermediate treatment facility (ITF) ini dipandang positif, sebab sampah akan diolah menjadi energi dan didaur ulang.

Proyek ITF di empat kawasan DKI itu hingga kini belum terwujud. Alasannya, ada gejala risiko yang tinggi dari penentangan masyarakat terhadap tempat pembuangan akhir (TPA) yang terlanjur dipahami sebagai lahan terbuka dengan tumpukan sampah yang menggunung tanpa diolah (open dumping).

Kekhawatiran masyarakat terhadap kehadiran TPA di dalam kota itu wajar, karena sindrom terhadap TPA yang identik dengan masalah. Antara lain masalah pencemaran lingkungan dan polusi udara serta potensi peningkatan koloni lalat, belatung, dan tikus yang bisa menjadi sumber berbagai penyakit.

Pada kurun tahun 1999 hingga 2008, pengelolaan TPA Bantar Gebang di Bekasi, Jawa Barat, yang merupakan penampungan akhir sampah warga Jakarta, kerap mengabaikan protes dan penolakan yang massif dari warga sekitar terkait masalah kesehatan dan pencemaran lingkungan.

Ketua Dewan Pakar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta, Bagong Suyoto, menyatakan bahwa citra TPA Bantar Gebang di masa lalu sangat buruk. Namun, seiring dengan kehadiran UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan pergantian manajemen, Bantar Gebang berubah dan mencatat sejarah baru.

Menurut Bagong, sejak akhir 2008 era lama pengelolaan sampah mulai berubah bersamaan dengan tuntutan masyarakat. Status Bantar Gebang pun diubah dari TPA menjadi TPST dengan kebijakan-kebijakan baru yang lebih pro terhadap konsep WTE dan pelestarian lingkungan.

TPST Bantar  Gebang menerapkan prinsip mengurangi sampah, menggunakan kembali sampah, dan mendaur ulang sampah atau dikenal dengan sebutan 3R (reduce, reuse, recycle) dalam pengelolaan menuju pemulihan kawasan. Prinisp ini mengharuskan sampah diolah dengan tujuan volume sampah terkurangi, dikembalikan menjadi sumber daya, lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat terlindungi.

Bantar Gebang dinilai sebagai barometer pengelolaan sampah di Indonesia, baik buruknya penanganan sampah di sini akan berpengaruh secara nasional dan internasional. "Sejak akhir 2008 TPST Bantar Gebang menjadi kawasan industrial sampah yang menggunakan teknologi tinggi," ujar Bagong yang ditemui metrotvnews.com di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (11/11/2015).

Kawasan industri sampah ini, ia melanjutkan, kini memiliki fasilitas kompos, daur ulang, pemilahan sampah, pembuatan gas metana dari sampah organik (pirolysis), dan pembangkit listrik (power plant) berkapasitas 26 MW.

Pada akhir 2008, terjadi pergantian pengelola di Bantar Gebang. Pengelola baru itu adalah PT Gudang Tua Jaya (GTJ) yang punya hubungan kerja sama operasional dengan PT Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI). Dengan demikian, ada dua perusahaan yang bertanggung jawab di TPST ini. Kedua perusahan itu sudah menandatangani kontrak kemitraan dengan Pemprov DKI Jakarta untuk kerja sama pengelolaan sampah hingga tahun 2023.

Bagong menilai ada kemajuan signifikan selama pengelola baru menangani TPST Bantar Gebang selama tujuh tahun. Yaitu pergeseran persepsi masyarakat mengenai citra pengolah sampah sebagai sebagai sebuah profesi yang menjanjikan. Namun, di sisi lain, perkembangan persepsi ini mesti disikapi dengan sangat hati-hati.

"Karena boleh jadi semakin banyak pihak yang menauh perhatian terhadap TPST Bantar Gebang. Ini ikon baru yang dipersepsikan dan diapresiasikan sebagai tambang emas hitam, masa depan yang cerah, dan lokus bisnis persampahan," kata Bagong.

Ia menjelaskan, persepsi itu berubah menjadi kian positif karena masyarakat dan pihak pemangku kepentingan lainnya melihat fakta-fakta lapangan. Antara lain, penanaman modal pihak swasta dengan nilai investasi awal hingga Rp700 miliar untuk operasional perusahaan, penambahan lahan seluas 13 hektare, dan modernisasi peralatan kerja.

Selain itu, pembangunan dan penyediaan fasilitas pengolahan sampah dengan kapasitas besar. Ini terlihat dengan berbagai pembangunan fisik yang menggambarkan TPST Bantar Gebang sebagai suatu kawasan industri yang ramah lingkungan. Contohnya, pembangunan pabrik kompos dengan kapasitas produksi sekitar 250 hingga 300 ton per hari. Daerah sasaran penjualan kompos adalah perkebunan dan pertanian di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan. Target produksi pupuk organik ke depan berkisar 1.000-1.500 ton per hari. Sebab, jumlah bahan baku sampah organik begitu melimpah, lebih dari 2.800 ton per hari.

"Hal ini tergantung pada dukungan pemerintah dalam memasarkan pupuk organik," kata Bagong.

Pembangkit listrik juga merupakan sarana sangat penting dalam memanfaatkan gas-gas sampah. Gas hasil dekomposisi sampah biasanya terdiri dari 50% metana (CH4) dan 50% karbondioksida (CO2). Gas metana tersebut sama dengan gas alam yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar.

Biogas ini dihasilkan dari fermentasi sampah dan limbah organik yang menumpuk. Jika sampah difermentasi, hasilnya adalah gas metana, karbondioksida, dan sedikit gas lainnya (H2, N2, O2, dan H2S).  Agar gas tersebut dapat dikumpulkan dan digunakan, diperlukan lahan penimbunan yang disebut dengan engineered sanitary landfill. Pada bagian teratas terdapat lapisan tanah penutup yang menjaga proses anaerobik dan mencegah masuknya air hujan yang bisa menciptakan leachate atau air lindi (air yang bersifat asam dan mengandung zat pencemar dari sampah).

Konstruksi dilengkapi lapisan liner sehingga air lindi tidak merembes dan mencemari air tanah. Pengumpulan dilakukan dengan sumur vertikal yang dihubungkan dengan pipa yang dalamnya hampa. Gas digunakan sebagai bahan bakar mesin genset untuk menghasilkan listrik.

Power plant di TPST ini kini menghasilkan hampir 12 MW dari target yang direncanakan 26 MW pada 2023. Listrik tersebut dibeli PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) senilai Rp850 per KWH. "Saat ini, empat megawatt yang terikat kontrak dengan PT PLN," kata Bagong.

Pengolahan gas metana untuk pembangkit listrik di TPST Bantar Gebang diprediksi mampu mengurangi 800 ribu ton emisi gas rumah kaca. Ada lebih dari 200 sumur gas yang telah berhasil dibikin. Nantinya, semua zona gas TPST ini akan dimanfaatkan untuk listrik.

Fasilitas daur ulang sampah plastik di kawasan ini memiliki kapasitas produksi 3,5-4 ton per hari dengan kebutuhan bahan baku 20 rton per hari. Kegiatan ini melibatkan lebih dari 200 pemulung dan sejumlah pelapak.

"Keberhasilan program daur ulang sampah anorganik juga merupakan keberhasilan kerja sama yang saling menguntungkan antara pengelola TPST dengan pemulung dan pelapak," kata Bagong.
 


(ADM)

KPK Hormati Putusan Sela Praperadilan Novanto

KPK Hormati Putusan Sela Praperadilan Novanto

12 hours Ago

KPK akan tetap menghadapi proses persidangan selanjutnya yang masuk dalam tahap pembuktian.

BERITA LAINNYA