Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) dinilai masih memiliki kelemahan di sektor tertentu. Sehingga perlu ada evaluasi rutin terhadap jajaran menteri yang selama ini membantunya dalam bekerja.
"Sektor yang lemah, hukum dan ekonomi. Maka, ini perlu diperbaiki kinerjanya, dilakukan evaluasi lebih dalam," tegas Pengamat Politik Populi Center, Nico Harjanto, saat ditemui di acara diskusi terkait 'Dunia usaha di antara kepentingan nasional dan persaingan global', di Gado-Gado Boplo Menteng, Jakarta, Sabtu (14/11/2015).
Menurut dia, jika para menteri di sektor ekonomi dan penegakan hukum tidak bisa memperbaiki kinerjanya, maka Presiden Jokowi harus melakukan kocok ulang (reshuffle) kabinet.
"Kocok ulang kabinet akan memperbaiki kinerja. Jangan diganti lebih buruk nantinya," ungkap dia.
Nico menambahkan, apabila Presiden Jokowi benar-benar melakukan kocok ulang kabinet, maka kejadian yang pernah terjadi di kabinet kerja sebelumnya jangan lagi terulang, seperti saling adu argumen di publik, pada akhirnya muncul kegaduhan dan konflik.
"Tidak ada polemik di kabinet, yang nantinya membuat kegaduhan di luar sana," tutup Nico.
(AHL)
Beberapa indikator menunjukkan jika kinerja tim ekonomi pemerintahan Jokowi-JK dinilai cukup baik. Apalagi kondisi ekonomi Indones…
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku harus bekerja ekstra di satu tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)…
Satu tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK), menteri kabinet kerja masih diwarnai dengan sindir menyindir.
Partai Demokrat meminta pemerintah berhenti mencari kambing hitam atas persoalan serius kondisi perekonomian tanah air.
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Pastikan Anda menghuni rumah yang nyaman dengan melapisi dinding menggunakan cat pelapis anti bocor.
Pemerintah berupaya mempercepat perbaikan peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB).
Bank sentral diperkirakan mempertahankan suku bunga acuan alias BI 7 Days Reverse Repo Rate (BI 7-Days Repo Rate) di level enam pe…
DJA dan DJPb Kementerian Keuangan menyatakan kinerja anggaran yang dikelola oleh seluruh kementerian/lembaga terus mengalami perba…
Pemerintah memenangkan senilai Rp8,12 triliun lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumpulkan seluruh pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesi…
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengimbau kepada masyarakat luas agar dapat lebih berhati-hati dan waspada terhada…
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan dana pengembangan dan riset di Indonesia sudah mencapai Rp26 triliun.
Bos Bukalapak Achmad Zaky sempat mengkritisi kecilnya anggaran penelitian dan pengembangan atau (R&D) Indonesia dalam akun media s…
Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu dijuluki sebagai menteri pencetak utang.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tampak serius dalam menjaga reputasi internasional Indonesia.
KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…
