Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) dinilai masih memiliki kelemahan di sektor tertentu. Sehingga perlu ada evaluasi rutin terhadap jajaran menteri yang selama ini membantunya dalam bekerja.
"Sektor yang lemah, hukum dan ekonomi. Maka, ini perlu diperbaiki kinerjanya, dilakukan evaluasi lebih dalam," tegas Pengamat Politik Populi Center, Nico Harjanto, saat ditemui di acara diskusi terkait 'Dunia usaha di antara kepentingan nasional dan persaingan global', di Gado-Gado Boplo Menteng, Jakarta, Sabtu (14/11/2015).
Menurut dia, jika para menteri di sektor ekonomi dan penegakan hukum tidak bisa memperbaiki kinerjanya, maka Presiden Jokowi harus melakukan kocok ulang (reshuffle) kabinet.
"Kocok ulang kabinet akan memperbaiki kinerja. Jangan diganti lebih buruk nantinya," ungkap dia.
Nico menambahkan, apabila Presiden Jokowi benar-benar melakukan kocok ulang kabinet, maka kejadian yang pernah terjadi di kabinet kerja sebelumnya jangan lagi terulang, seperti saling adu argumen di publik, pada akhirnya muncul kegaduhan dan konflik.
"Tidak ada polemik di kabinet, yang nantinya membuat kegaduhan di luar sana," tutup Nico.
(AHL)
Beberapa indikator menunjukkan jika kinerja tim ekonomi pemerintahan Jokowi-JK dinilai cukup baik. Apalagi kondisi ekonomi Indones…
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku harus bekerja ekstra di satu tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)…
Satu tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK), menteri kabinet kerja masih diwarnai dengan sindir menyindir.
Partai Demokrat meminta pemerintah berhenti mencari kambing hitam atas persoalan serius kondisi perekonomian tanah air.
Beberapa kasus kebakaran bisa saja terjadi saat rumah ditinggal pemiliknya. Misalnya, saat sedang mu…
Untuk membantu menjaga stamina tubuh selama berpuasa di bulan Ramadan, ada lima buah yang sebaiknya …
Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) Farouk Abdullah Alwyni menuturkan Pemerintah P…
Ditjen Pajak Kemenkeu dan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjalin kerja sama dalam rangka memperkuat peng…
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan mengenai pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipi…
Kementerian Keuangan memastikan untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pegawai honorer atau kontrak pada Juni 2018 deng…
Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mengadakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan tambahan pada Rabu, 30 Mei 2018.
Pemerintah berencana melakukan lelang surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara berdenominasi rupiah dengan target in…
Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan peluang dunia usaha untuk mendapatkan insentif fiskal berupa pembebasan pajak atau&n…
BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2018 dapat mencapai 5,15 persen.
Pemerintah telah merevisi aturan tentang insentif fiskal tax holiday dengan memberi kelonggaran lebih besar bagi dunia usaha…
Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan stabilitas dan pertumbuhan tidak bisa berjalan beriringan antara satu dan lainnya.
Tjahjo meminta jajarannya segera menyelesaikan kasus ini.
