Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) dinilai masih memiliki kelemahan di sektor tertentu. Sehingga perlu ada evaluasi rutin terhadap jajaran menteri yang selama ini membantunya dalam bekerja.
"Sektor yang lemah, hukum dan ekonomi. Maka, ini perlu diperbaiki kinerjanya, dilakukan evaluasi lebih dalam," tegas Pengamat Politik Populi Center, Nico Harjanto, saat ditemui di acara diskusi terkait 'Dunia usaha di antara kepentingan nasional dan persaingan global', di Gado-Gado Boplo Menteng, Jakarta, Sabtu (14/11/2015).
Menurut dia, jika para menteri di sektor ekonomi dan penegakan hukum tidak bisa memperbaiki kinerjanya, maka Presiden Jokowi harus melakukan kocok ulang (reshuffle) kabinet.
"Kocok ulang kabinet akan memperbaiki kinerja. Jangan diganti lebih buruk nantinya," ungkap dia.
Nico menambahkan, apabila Presiden Jokowi benar-benar melakukan kocok ulang kabinet, maka kejadian yang pernah terjadi di kabinet kerja sebelumnya jangan lagi terulang, seperti saling adu argumen di publik, pada akhirnya muncul kegaduhan dan konflik.
"Tidak ada polemik di kabinet, yang nantinya membuat kegaduhan di luar sana," tutup Nico.
(AHL)
Beberapa indikator menunjukkan jika kinerja tim ekonomi pemerintahan Jokowi-JK dinilai cukup baik. Apalagi kondisi ekonomi Indones…
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku harus bekerja ekstra di satu tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)…
Satu tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK), menteri kabinet kerja masih diwarnai dengan sindir menyindir.
Partai Demokrat meminta pemerintah berhenti mencari kambing hitam atas persoalan serius kondisi perekonomian tanah air.
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Tubuh yang lelah akan menurunkan daya pikir dan konsentrasi. Kondisi ini berisiko menimbulkan kecela…
Sukuk Negara Tabungan 002 atau ST-002 diyakini akan mampu meraup dana dari masyarakat senilai Rp1 triliun.
Bank Indonesia (BI) dan Bank sentral Tiongkok (People's Bank of China/PBoC) memperbarui perjanjian swap bilateral dalam mata u…
Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengatakan arus modal masuk yang tercatat sejak awal November 2018 sebesar Rp24 triliun.
Bank Indonesia (BI) menilai potensi ekonomi syariah di Indonesia begitu besar untuk bisa terus berkembang.
Bank Indonesia (BI) memperkirakan ekonomi 2019 akan tumbuh di bawah dari proyeksi sebelumnya.
Bank Indonesia (BI) menilai kebijakan moneter termasuk penyesuaian suku bunga acuan atau BI 7 Days Reverse Repo Rate yang ditempuh…
Bank Indonesia (BI) menilai alasan penaikan suku bunga acuan atau BI 7 Days Reverse Repo Rate adalah berkaitan dengan prospek ke d…
Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri Indonesia tumbuh melambat pada akhir kuartal III-2018, yakni sebesar USD359,8 milia…
Bank Indonesia memastikan peraturan mengenai mekanisme penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) ke rekening simpanan khusus akan seles…
Pemerintah melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI memperluas Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) menjad…
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi menerima aset Setya Novanto berupa sertifikat tanah…
