Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) dinilai masih memiliki kelemahan di sektor tertentu. Sehingga perlu ada evaluasi rutin terhadap jajaran menteri yang selama ini membantunya dalam bekerja.
"Sektor yang lemah, hukum dan ekonomi. Maka, ini perlu diperbaiki kinerjanya, dilakukan evaluasi lebih dalam," tegas Pengamat Politik Populi Center, Nico Harjanto, saat ditemui di acara diskusi terkait 'Dunia usaha di antara kepentingan nasional dan persaingan global', di Gado-Gado Boplo Menteng, Jakarta, Sabtu (14/11/2015).
Menurut dia, jika para menteri di sektor ekonomi dan penegakan hukum tidak bisa memperbaiki kinerjanya, maka Presiden Jokowi harus melakukan kocok ulang (reshuffle) kabinet.
"Kocok ulang kabinet akan memperbaiki kinerja. Jangan diganti lebih buruk nantinya," ungkap dia.
Nico menambahkan, apabila Presiden Jokowi benar-benar melakukan kocok ulang kabinet, maka kejadian yang pernah terjadi di kabinet kerja sebelumnya jangan lagi terulang, seperti saling adu argumen di publik, pada akhirnya muncul kegaduhan dan konflik.
"Tidak ada polemik di kabinet, yang nantinya membuat kegaduhan di luar sana," tutup Nico.
(AHL)
Beberapa indikator menunjukkan jika kinerja tim ekonomi pemerintahan Jokowi-JK dinilai cukup baik. Apalagi kondisi ekonomi Indones…
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku harus bekerja ekstra di satu tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)…
Satu tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK), menteri kabinet kerja masih diwarnai dengan sindir menyindir.
Partai Demokrat meminta pemerintah berhenti mencari kambing hitam atas persoalan serius kondisi perekonomian tanah air.
Apakah Anda kerap merasa mudah lelah? Jika ya, Anda perlu tahu bahwa penyebabnya beragam. Apa saja?
Jika dehidrasi tak segera ditangani, bisa menjadi parah dan membahayakan tubuh.
Bank Indonesia (BI) menepis pelemahan rupiah yang terjadi hari ini disebabkan oleh langkah bank sentral yang menahan suku bunga ac…
Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut pengaktifan kembali Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk…
Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution menyambut baik rencana Bank Indonesia (BI) yang akan mengaktifkan …
PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara yang dulu bernama Newmont Nusa Tenggara berkontribusi terhadap pencapaian…
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai langkah pemerintah yang mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sud…
Bank Indonesia (BI) berencana akan mengaktifkan kembali Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan tenor sembilan bulan dan 12 bulan u…
Realisasi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/ICP) hingga semester I telah melebihi asumsi dalam Anggaran Pendapa…
Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI 7 Days Reverse Repo Rate di level 5,25 persen.
Asosiasi Vapers Indonesia (AVI) berharap pemerintah mempertimbangkan besaran cukai yang dikenakan terhadap produk vape.
Dalam sidang kabinet paripurna, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan untuk mengantisipasi dampak ketidakpastian global melalu…
Anang juga meminta keringanan hukuman dari majelis hakim.
