Pengamat LIPI: Setop Dana Bansos

Suci Sedya Utami    •    Sabtu, 14 Nov 2015 15:17 WIB
bansos
Pengamat LIPI: Setop Dana Bansos
Siti Zuhro----Ant/Wahyu Putro

Metrotvnews.com, Jakarta: Dana bantuan sosial kerap disalahgunakan kepala daerah di sejumlah tempat. Penyalahgunaan dana tersebut kian marak menjelang pemilihan kepala daerah. Namun, belum juga ada solusi buat masalah tersebut.

Menurut pengamat otonomi daerah di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, alokasi dana bansos sebaiknya mulai disetop dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Cara tersebut dinilai ampuh, agar dana bansos tidak semakin disalahgunakan menjadi bancakan sosial.

"Lebih baik, anggarannya dialihkan menjadi dana alokasi khusus atau dana desentralisasi," kata Wiwieq, sapaan Siti Zuhro dalam diskusi mingguan bertajuk Bancakan Sosial, di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11/2015).

Wiwieq menerangkan, sebagian besar daerah yang menjalankan otonomi menunjukkan adanya kekurangan anggaran untuk program kesehatan dan pendidikan. Sebab selama ini, kata dia, presentase APBD lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yakni membayar gaji pegawai.

Namun, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek tak sependapat. Donny, sapaan dia mengatakan, alokasi bantuan sosial dan hibah tidak bisa dihapuskan. Yang bisa dilakukan adalam perbaikan alokasinya.

"Kalau kita tiadakan bagaimana masyarakat yang rentan sosial?," kata Donny.

Pria yang kini menjabat Plt Gubernur Sumatera Barat itu menambahkan, saat ini Kemendagri tengah menyusun revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 dan 39. Nantinya, dana bansos dialokasikan berdasarkan tiga klasifikasi. Misalnya, bagi daerah yang penyerapan belanjanya besar dia akan mendapat jatah bantuan sosial besar.

"Jadi APBN/APBD itu merefleksikan prioritas dan pilihan. Sekarang pilihannya Bagaimana mengurangi prioritas politik di anggaran," jelas Donny.
 


(TII)