Proses Penyelesaian Konflik Buat Pemerintah Pahami Masyarakat Aceh

Dheri Agriesta    •    Sabtu, 14 Nov 2015 17:00 WIB
jusuf kalla
Proses Penyelesaian Konflik Buat Pemerintah Pahami Masyarakat Aceh
Jusuf Kalla saat pidato ilmiah di Unsyiah----MTVN/Dheri

Metrotvnews.com, Banda Aceh: Konflik berkepanjangan yang terjadi selama 30 tahun di Nangroe Aceh Darussalam memberikan pelajaran berharga kepada seluruh pihak. Demi menyelesaikan konflik, pemerintah Indonesia harus kembali memahami sejarah Aceh secara mendalam.

Hal itu diakui Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.  "Hal ini penting untuk menyelesaikan konflik itu," kata JK, sapaan Jusuf Kalla, dalam orasi ilmiahnya, Sabtu (14/11/2015).

Orasi ilmiah ini disampaikan dalam sidang senat terbuka di hadapan Menteri Ristek dan Teknologi M. Natsir dan sejumlah civitas akademika Universitas Syiah Kuala dalam rangka pemberian gelar kehormatan doktor honoris causa.

Setelah mempelajari secara mendalam, kata dia, pemerintah menemukan akar masalah konflik yang terjadi di Aceh. Permasalahan bukan semata-mata masalah ideologi dan politik, melainkan ketidakadilan di bidang ekonomi.

Ketidakadilan ekonomi ini, kata JK, dapat terlihat dengan adanya eksploitasi hasil alam yang dimiliki Tanah Rencong. Tindakan eksploitasi itu tak memberikan pengaruh terhadap perekonomian masyarakat Aceh.

"Embrio ketidakadilan ini kemudian tumbuh menjadi kekecewaan dan kemarahan dan berujung pada perlawanan," kata JK.

JK sadar, upaya pemerintah terdahulu dengan menumpas perlawanan yang ada hanya merawat konflik. Perlawanan mulai menjalar bagai api dalam sekam. Pemerintah pun kemudian mulai melakukan pendekatan yang berbeda untuk menyelesaikan konflik.

Era pemerintahan Presiden B.J. Habibie memulai pendekatan baru dengan permintaan maaf kepada masyarakat Aceh. Pemerintahan berikutnya mulai melakukan berbagai dialog dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sebuah kesepakatan disepakati pada 2002. Namun, kesepakatan tak berumur panjang, konflik kembali pecah.

Momen gempa dan tsunami yang melanda Aceh tahun 2004 menyadarkan pemerintah. Untuk membagun Aceh yang porak poranda dibutuhkah perdamaian merupakan harga mati. Agar pembangunan tak lagi terganggu dengan konflik yang terus pecah di beberapa tempat.

"Melalui dialog langsung yang intensif antara pemerintah dan GAM di Helsinki difasilitasi Crisis Management Initiative (CMI) yang dipimpin Presiden Finlandia Martti Athisaari, maka penyelesaian akhirnya dapat disepakati 10 tahun lalu, dengan solusi yang bermartabat bagi dua pihak yang bertikai," pungkas JK.


(TII)

Irman Kembali Diperiksa KPK sebagai Saksi Setnov

Irman Kembali Diperiksa KPK sebagai Saksi Setnov

6 hours Ago

KPK kembali memeriksa mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman. Irman diperiksa sebagai saksi un…

BERITA LAINNYA