Pencatut Nama Presiden dan Wapres Harus Dibawa ke Ranah Hukum

Misbahol Munir    •    Minggu, 15 Nov 2015 10:24 WIB
pencatut nama presiden
Pencatut Nama Presiden dan Wapres Harus Dibawa ke Ranah Hukum
Wakil Ketua komisi VII DPR Mulyadi (kanan) bersama Anggota komisi VII DPR Kurtubi menjadi pembicara dalam diskusi dialektika demokrasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2015).--Foto: Hafidz Mubarak

Metrotvnews.com, Jakarta: Desakan agar elit partai yang telah mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait kasus perpanjangan kontrak Freeport dibawa ke ranah hukum terus mengalir. Salah satunya datang dari anggota Komisi VII DPR Kurtubi.

"Kalau ternyata pernyataan Menteri ESDM tentang adanya politisi yang meminta saham gratis dari Freeport sebagai imbalan perpanjangan Kontrak Karya, ternyata benar. Maka ini harus dibongkar tuntas dan dibawa ke ranah hukum. Agar ada efek jera," tegas Kurtibu dalam rilisnya, Sabtu 14 November 2015.

Menurut Kurtubi, jika hal semacam ini dibiarkan, ke depan hal serupa akan terus terjadi. Sebab saat ini banyak sekali blok-blok tambang dan migas yang akan selesai kontrak. Baginya praktek semacam ini adalah ancaman. Sebab akan terjadi penghisapan terhadap aset negara.

Karena itu, pihaknya mendukung agar rente di sektor pertambangan nasional diberangus hingga akar-akarnya.

"Komisi VII, khususnya Fraksi Nasdem mendukung penuh upaya pemerintah untuk membersihkan pemburu rente di sektor pertambangan nasional," kata Kurtubi.

Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said menyebutkan ada elit partai politik yang telah mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres JK terkait perpanjangan kontrak Freeport di Indonesia. Oknum tersebut menjanjikan kepada pihak Freeport perpanjangan kontrak asal ada konsesi yang didapatkan dari jasanya. Praktek semacam ini, menurut Sudirman, telah menjadi modus yang telah lama berjalan dalam tata kelola ESDM selama ini.


(MBM)

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

1 day Ago

Miryam S. Haryani yang menyebut ada pertemuan anggota Komisi III DPR dengan pejabat KPK setingk…

BERITA LAINNYA