Bakal Digusur, Warga Bantaran Ciliwung Ancol Pasrah

Damar Iradat    •    Minggu, 15 Nov 2015 15:23 WIB
penggusuran
Bakal Digusur, Warga Bantaran Ciliwung Ancol Pasrah
Aktifitas warga di lokasi normalisasi Kali Ciliwung, Kampung Pulo, Selasa, (3/11/2015).--Foto: MI/Atet Dwi Pramadia

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggusur perumahan warga di bantaran Kali Ciliwung, Jalan Krapu, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Penggusuran itu dalam rangka proyek normalisasi kali Ciliwung.

Menanggapi hal itu, warga di bantaran Kali Ciliwung Ancol hanya bisa pasrah jika sewaktu-waktu Pemprov DKI menggusurnya.

Isu penggusuran memang sudah sampai ke telinga warga di Jalan Krapu. Kendati begitu, warga menginginkan jalan terbaik terkait rencana penggusuran itu.

"Kami mau cari jalan terbaik buat kita orang. Soalnya zaman ini kan kasarnya enggak ada ganti rugi," jelas seorang warga, Aco, 56, kepada Metrotvnews.com, Minggu (15/11/2015).

Warga yang bakal digusur memang dijanjikan medapatkan rumah susun sewa (rusunawa) di Marunda. Namun, rusunawa dianggap tidak menyelesaikan persoalan.

Hal serupa juga dikatakan warga lainnya, Suwanto, 52. Menurut dia, rusunawa tidaklah sepadan dengan rumah warga yang akan digusur.

"Kalau ada negosiasinya sih enggak apa-apa lah. Kita maunya cari jalan yang terbaik. Ada ganti rugi, enggak cuma rusun," jelas dia.

Menurut Suwanto, lebih baik lagi kalau rusun diterapkan sistem kepemilikan. Jadi, setelah beberapa tahun tinggal, warga berhak memiliki rusun tersebut.

Selama ini, lanjut Suwanto, warga yang digusur dan ditempatkan di rusunawa harus pasrah jika jangka waktu mereka habis. Setelah itu, kebanyakan warga kebingungan mencari tempat tinggal baru.

Jumaing, 51, warga lainnya, mengaku sempat melakukan demonstrasi beberapa kali bersama warga menolak penggusuran. Saat itu, sasaran demonstrasi yakni rumah Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di kawasan Pluit, Jakarta Utara.

"Sempat demo Ahok, minta enggak digusur. Tapi, responsnya sama saja," keluh Jumaing.

Warga sejatinya hanya meminta kompensasi selain rusunawa. Mereka mengaku turut membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Belum lagi, isu yang menyebar di antara warga kalau di beberapa tempat, warga yang digusur mendapatkan uang kompensasi sebesar Rp40 juta.

"Saya dengar, di beberapa lokasi penggusuran setiap kepala keluarga dikasih kompensasi Rp40 juta. Tapi pas kami katanya enggak dapat. Kenapa harus dibeda-bedain?" keluhnya.

Saat disinggung tentang kesiapannya sewaktu-sewaktu digusur mereka kompak hanya bisa pasrah.

"Sebenarnya kalau masalah siap, ya enggak siap. Tapi, kalau pemerintah bilang gitu, kita bisa apa? Warga juga enggak bisa ngapa-ngapain," tegas mereka.


(MBM)