Pansus DPRD Rekomendasikan Larang Pertambangan di Jatim

Amaluddin    •    Minggu, 15 Nov 2015 15:35 WIB
tambang pasir ilegal
Pansus DPRD Rekomendasikan Larang Pertambangan di Jatim
Aksi solidaritas terhadap kasus Salim kancil, Ant - Umarul Faruq

Metrotvnews.com, Surabaya: Panitia khusus (pansus) DPRD Jawa Timur (Jatim) merekomendasikan larangan tambang beroperasi di provinsi tersebut. Alasannya, izin tambang di Jatim belum memiliki dasar hukum yang jelas.

Anggota Pansus Tambang Pasir DPRD Jatim Rofik mengatakan larangan itu berlaku pada perusahaan tambang yang sudah mengantongi izin maupun ilegal. Tujuannya yaitu menertibkan pertambangan.

Rofik dan kawan-kawan pun mendesak pemerintah pusat segera mengeluarkan surat petunjuk perubahan aturan tentang tambang. Sehingga pemerintah provinsi dan pansus memiliki pedoman menertibkan izin tambang.

"Sejumlah izin penambang yang ada saat ini bukan dikeluarkan Pemprov, melainkan Pemkab setempat. Padahal izin tambang sudah menjadi kewenangan Pemprov jatim," katanya.

Sebagai langkah awal, kata Rofik, pansus akan mengevaluasi izin tambang di seluruh Jatim. Penambang yang memegang izin pun harus berhenti beroperasi.

DPRD membentuk pansus pertambangan menyusul peristiwa penganiayaan yang menewaskan seorang petani di Lumajang, Salim Kancil. Salim Kancil merupakan petani yang menentang pertambangan pasir ilegal di Desa Selok Awar-Awar.


(RRN)

80 Saksi untuk Novanto Telah Diperiksa KPK

80 Saksi untuk Novanto Telah Diperiksa KPK

38 minutes Ago

KPK juga telah melakukan penggeledahan, penyitaan dan penelusuran aliran dana yang diduga berka…

BERITA LAINNYA