Perdamaian, Kekompakan dan Statistik Kemajuan di Aceh

Dheri Agriesta    •    Senin, 16 Nov 2015 12:19 WIB
aceh
Perdamaian, Kekompakan dan Statistik Kemajuan di Aceh
Wapres Jusuf Kalla, didampingi Gubernur Aceh Zaini Abdullah (kedua kanan), Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf (kanan), meninggalkan mimbar seusai membuka peringatan 10 Tahun MoU Helsinki di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, Aceh, Minggu (15/11/2015). Fot

Metrotvnews.com, Banda Aceh: Di Helsinki, Finlandia yang dingin pada 2005, Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka meneken perjanjian damai. Mereka sepakat menyimpan senjatanya.

Kedua belah pihak mengangguk, jangan ada konflik lagi di Bumi Serambi Mekah. Pandangan mereka sama, Aceh harus dibangun. Apalagi setahun sebelumnya, bencana gempa dan tsunami meluluhlantakan provinsi asal pahlawan nasional Cut Nyak Dien itu. 

Perjanjian Helsinki kini berusia 10 tahun. Perayaan satu dekade digelar di Banda Aceh. Wakil Presiden Jusuf Kalla hadir dalam perayaan itu. Pria 73 tahun ini adalah salah satu yang paling getol menyuarakan perdamaian di Tanah Rencong. JK, yang saat itu juga menjabat Wakil Presiden, adalah salah seorang penggagas perjanjian Helsinki. 

Kedatangan JK disambut sedari Bandara Sultan Iskandar Muda, Sabtu 14 November oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah. JK dan Zaini tampak akrab. Berjabat tangan, berpelukan, dan berbincang tanpa canggung. 

JK bertemu dengan sejumlah tokoh dalam perundingan perdamaian Aceh sepuluh tahun silam, salah satunya Malik Muhammad, juru runding GAM kala itu. JK disambut senyum hangat. Malik memanggil JK sebagai sahabat.

JK menyanjung Aceh yang terus membangun. JK mengungkapkan, provinsi ini tadinya salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Tanah Air. Pada 1990, kemiskinan di Aceh tercatat 11,5 persen. Namun, pada 2002, atau tiga tahun sebelum Perjanjian Helsinki, angka itu terjun bebas. Orang miskin di Aceh terdata mencapai 29,8 persen.

Aceh terus membenahi diri. Berbagai kemajuan, baik dari sisi statistik maupun yang dirasakan masyarakat mulai tampak. Perekonomian mulai tumbuh setelah sempat digebuk gempa dan tsunami.

JK membeberkan statistik pertumbuhan di Aceh. Pada 2005, indeks pembangunan manusia (IPM) di Aceh ada di angka 69,1. Delapan tahun kemudian menjadi 73,1. Sementara tingkat kemiskinan menjadi 17 persen dan pengangguran jadi 8 persen dari asalnya 12 persen pada 2006. 

"Kami salut dengan apa yang dilakukan masyarakat Aceh," kata JK. 

Menurut JK, berbagai kemajuan tak akan terjadi tanpa suasana kondusif yang menaungi Aceh. JK sadar, upaya keras dibutuhkan untuk menjaga perdamaian yang telah diraih setelah 30 tahun berkonflik. 

Yang membuat JK salut adalah komitmen yang kini masih dijaga masyarakat Aceh. Dia menganalogikan perdamaian seperti perkawinan, ada dua pihak yang setuju dan menjaga sebuah kesepakatan yang telah dijalin. Pujian dilontarkan atas upaya pemerintah dan GAM yang berkeinginan untuk berdamai.

Perdamaian Aceh bukan tanpa kendala. Aral politik, ekonomi, hukum, dan psikologi silih berganti berdatangan. Tapi, semua itu tuntas berkat komitmen yang dijalin dua pihak. 

Berhasil melewati 10 tahun pertama pascaperdamaian merupakan sebuah kebanggaan. Tapi, pemerintah dan masyarakat Aceh tak boleh lengah. Sebab, pembangunan akan digenjot untuk mengejar ketertinggalan dan meratakan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

Adanya regenerasi kepemimpinan di Provinsi Aceh membuat suasana politik lebih cair. Generasi muda yang tak bersentuhan langsung dengan konflik menjadi kunci cairnya situasi politik. Hal ini pun dianggap menjadi sinyal positif pembangunan Aceh.

"Jadi tidak ada sekat-sekatnya. Memang intinya mempercepat pembangunan itu," kata JK.

Sementara itu, Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan, kerikil tajam kerap mengisi perjalanan Provinsi Aceh dalam menjaga kesepakatan damai 2005. Butuh usaha dan biaya besar untuk menjaga perdamaian dibandingkan biaya saat mencapai perdamaian itu sendiri.

"Ini ibarat bunga yang tidak diberi siraman air, tentu akan layu, maka bunga yang sudah berkembang ini marilah kita siram hari demi hari agar tak layu," kata dia.

Pemerintah setempat dan pemerintah pusat terus berdialog untuk menjaga perdamaian. Pemerintah Aceh yang tengah berbenah membutuhkan beberapa regulasi agar dapat bekerja dengan maksimal. Sebagian yang dibutuhkan itu telah disahkan, beberapa di antaranya masih dalam pembahasan pemerintah pusat.

Zaini berharap, semua regulasi yang diamanatkan MoU Helsinki dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dapat dieksekusi dalam waktu dekat. Di antaranya, regulasi tentang pembentukan pengadilan HAM di Aceh dan pembentukan Komisi Bersama Penyelesaian Klaim. Ia pun meminta Wapres JK membawa pesan ini ke Jakarta.

"Insya Allah sepulangnya bapak dari Aceh, kita segera dapat solusi baik untuk regulasi-regulasi itu. Sehingga perdamaian Aceh berjalan sempurna dan masyarakat Aceh puas atas capaian yang ada," kata dia.

Setidaknya, ada tiga peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah terkait regulasi untuk penguatan pelaksanaan otonomi daerah di Aceh. Di antaranya, Peraturan Presiden tentang penetapan Badan Pertahanan sebagai aparat daerah, Peraturan Menteri tentang sistem bagi hasil migas, dan Peraturan Presiden tentang kewenangan pemerintah Aceh yang bersifat nasional.

Peraturan Menteri tentang sistem bagi hasil migas membuat pemerintah Aceh mendapatkan keuntungan sebesar dari 30 persen dari hasil yang diperoleh kilang minyak yang ada di lepas pantai yang berjarak hingga 200 mil. Angka ini berbanding terbalik dengan angka bagi hasil kilang minyak di daratan, yang mana Pemerintah Aceh memperoleh 70 persen keuntungan.

Pemerintahan yang Kompak

Pemerintah Pusat memberikan bantuan yang cukup besar bagi Provinsi Aceh. Dana bantuan itu disahkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sebagai bentuk koreksi atas kesalahan yang dilakukan pemerintah di masa lalu.

Pemerintah Aceh pun diminta memanfaatkan dana itu untuk membangun infrastruktur dan perekonomian di Aceh. JK meminta seluruh elemen yang ada di Aceh bekerja serius demi pembangunan negeri Serambi Mekah.

"Sekarang tanggung jawab, bola di tangan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Nangroe untuk menjalankan pemerintahan ini dengan sebaiknya. Suatu pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang kompak," tutur JK.

Aceh memiliki seorang bijak Malik Muhammad yang kini menjabat sebagai Wali Nanggroe. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) diyakini dapat memberikan pengawasan yang baik terhadap kinerja pemerintah. Lagipula, duet generasi berbeda di tampuk pimpinan Provinsi Aceh dipercaya bisa memberikan keuntungan.

"Gabungan antara senior (Zaini Abdullah-Red.) dan junior (Muzakir Manaf-Red.) yang kuat dan dinamis pikirannya, saya di Jakarta berharap Anda bergandengan tangan kuat untuk rakyat Aceh, masyarakat mengharapkan keadaan lebih baik," pesan JK.

JK mengingatkan, perjuangan yang telah dirintis sedari awal akan buyar jika kondisi masyarakat Aceh tak lebih baik dari saat ini. Pemerintah Aceh diharapkan dapat membuktikan komitmen yang telah disampaikan dalam kesepakatan sepuluh tahun silam.

Terkait regulasi yang disampaikan Zaini, JK berjanji menyelesaikan itu sesuai perjanjian yang ada. Semua ini, kata dia, bertujuan untuk melaksanakan pembangunan di Tanah Rencong.

"Tujuannya ialah melaksanakan pembangunan itu sendiri. Karena tujuan perdamaian bukanlah untuk dirayakan tapi untuk dinikmati oleh seluruh masyarakat," tutup JK. 


(KRI)

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

10 hours Ago

Miryam S. Haryani yang menyebut ada pertemuan anggota Komisi III DPR dengan pejabat KPK setingk…

BERITA LAINNYA