Sejak 2002, Indonesia Sudah Cetak 67 Juta Kader Bela Negara

Wandi Yusuf    •    Senin, 16 Nov 2015 15:07 WIB
bela negara
Sejak 2002, Indonesia Sudah Cetak 67 Juta Kader Bela Negara
Andi Widjajanto, Foto: Antara/Widodo

Metrotvnews.com, Bogor: Indonesia sebenarnya sudah memiliki 67 juta kader bela negara sejak 2002. Pernyataan itu terlontar dari mantan ketua Kelompok Kerja Postur Pertahanan Nirmiliter, Kementerian Pertahanan, Andi Widjajanto. 

"Bela negara sudah dilaksanakan Kementerian Pertahanan sejak 2002. Total warga negara yang sudah tersentuh pendidikan bela negara hingga Oktober 2015 ini tercatat 67 juta orang. Itu yang tercatat di Dirjen Pothan (Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan)," kata Andi saat menjadi pembicara di seminar bertajuk Bela Negara Suatu Keniscayaan untuk Bangsa dan Negara, di kampus Universitas Pertahanan Indonesia, komplek Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian, Bukit Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (16/11/2015).

Karena itu, dia melihat target 100 juta kader bela negara selama 10 tahun bukan perkara sulit. "Bahkan mungkin saya menganggap target Menhan (Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu) itu terlalu kecil," kata mantan Sekretaris Kabinet di bawah Presiden Joko Widodo ini.

Amat disayangkan, kata Andi, program bela negara yang digagas Kementerian Pertahanan justru ditafsirkan sebagai program wajib militer. Menurutnya, progam bela negara justru merupakan inovasi dari Ryamizard untuk memecah kebuntuan regulasi yang mandek sejak 2002. 

Pada kurun 2002-2015, ia mencatat pemerintah dan DPR hanya bisa menghasilkan tiga undang-undang di bidang pertahanan. Meliputi, UU Pertahanan yang dirampungkan pada 2002, UU TNI (2014), dan UU Industri Pertahanan (2014). Sisanya, ada sebanyak 14 undang-undang yang belum terselesaikan, termasuk UU Bela Negara.

"Jadi, apa yang digagas Ryamizard ini bisa memfasilitasi warga negara yang ingin melakukan hak dan kewajibannya dalam bela negara seperti yang tercantum dalam Pasal 9 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara," kata dia.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan konsep bela negara sudah ada sejak Indonesia berdiri. Menurutnya, program yang dia gagas bukan untuk mengejar target kinerja sebagai menhan. "Tapi kewajiban moral lembaga dalam melaksanakan tugas dan pokok sesuai amanat UU (Pertahanan Negara)," kata dia.

Untuk mewujudkannya, Kementerian Pertahanan terbuka menerima masukan dan ide membangun agar kesadaran bela negara sesuai dengan tren perkembangan zaman. "Sambil menunggu UU Bela Negara selesai," ujar dia.

Sebelumnya, sejumlah pihak mempertanyakan program bela negara Kementerian Pertahanan. Apalagi dengan menetapkan target 100 juta kader bela negara. Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin bahkan menyatakan target itu tak realistis.

"Dilihat dari targetnya, ini berarti 10 juta orang per tahun atau 833 ribu orang per bulan. Jumlah ini sangat fantastis dibandingkan dengan sarana pelatihan yang dimiliki Badiklat (Badan Pendidikan dan Pelatihan) Kementerian Pertahanan yang hanya mampu menampung 600 orang," kata Hasanuddin, dalam keterangan tertulisnya pada 12 Oktober lalu.


(UWA)