Anggota Komisi VII Dukung Kasus Pencatutan Nama Presiden Dibawa ke Ranah Hukum

Damar Iradat    •    Selasa, 17 Nov 2015 06:26 WIB
pencatut nama presiden
Anggota Komisi VII Dukung Kasus Pencatutan Nama Presiden Dibawa ke Ranah Hukum
Ketua DPR Setya Novanto (kedua kiri). Foto:Antara/Hafidz Mubarak.

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi VII DPR Kurtubi berharap kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bisa dibawa ke ranah hukum. Nama keduanya dicatut dalam divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI).

"Kita harapkan juga (kasus pencatutan nama presiden) dibawa ke jalur hukum. Karena, ini saya lihat merupakan skandal di bidang pertambangan yang sangat besar," kata Kurtubi dalam dialog Prime Time News di Metro TV, Senin (16/11/2015).

Pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres JK diungkap Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Diketahui, sang pencatut nama tersebut Ketua DPR, Setya Novanto.

Kurtubi mendukung jika kasus pencatutan nama tersebut dibawa ke ranah hukum. Alasannya, karena kasus ini menyangkut ke pimpinan DPR.

"Saya kaget pimpinan kita ini terlibat dalam hal yang enggak bagus, enggak mendidik," ujar dia.

Sudirman diketahui juga sudah melaporkan pelanggaran etik Setya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Kurtubi pun berharap MKD dapat mengusut tuntas pelanggaran yang dilakukan oleh Setya.

"Tentu nanti kita akan serahkan ke MKD secepatnya. kita harapkan bisa mereka bersidang, dan kalau memang ada indikasi pelanggaran harus dihukum dan kita dorong ke ranah hukum. Tidak boleh kekayaan bangsa diserap seperti ini," tegas politisi dari Fraksi NasDem tersebut.

Jika terbukti bersalah, Kurtubi berharap MKD dapat memberikan hukuman yang setimpal. Hukuman yang diberikan harus memiliki efek jera.

"Ini skandal besar, harus ada efek punishment yang menghasilkan efek jera agar hal serupa tidak terjadi di kemudian hari," pungkasnya.

Diketahui, Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Sudirman Said akhirnya menyebut nama politikus DPR pencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Sang politikus itu tak lain tak bukan Ketua DPR Setya Novanto.

"Iya, itu ada kop surat Kementerian ESDM, kemudian ada paraf saya. Saya kira ini laporan yang saya sampaikan ke MKD," kata Sudirman dalam wawancara eksklusif dengan Najwa Shihab di Metro TV.


(DRI)

Fredrich Menduga Majelis Hakim tak Adil

Fredrich Menduga Majelis Hakim tak Adil

1 hour Ago

Fredrich menyesalkan sikap JPU KPK yang dinilai sengaja tidak mau menghadirkan sejumlah saksi k…

BERITA LAINNYA