Diperiksa 6 Jam, RJ Lino Yakin Tak Bakal Jadi Tersangka

Dheri Agriesta    •    Rabu, 18 Nov 2015 18:05 WIB
pelindo
Diperiksa 6 Jam, RJ Lino Yakin Tak Bakal Jadi Tersangka
Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Bareskirm Mabes Polri, Jakarta, Rabu (18/11/2015). Foto: Antara/Rivan Awal Lingga

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino diperiksa Badan Reserse Kriminal Polri selama enam jam. Usai diperiksa Lino merasa tak ada tindakan selama menjabat sebagai Direktur Utama Pelindo melanggar hukum.

"Saya merasa mengerjakan semua itu sesuai governance yang benar, prosedur yang benar, cara-cara yang benar, cara-cara profesional. Sehingga saya yakin apa yang saya kerjakan itu benar," kata Lino usai di Bareskrim, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2015).

Meski begitu, Lino enggan menyebut kasus ini rekayasa. Sebagai warga negara yang baik dia akan tetap mengikuti prosedur yang ditetapkan penyidik.

Dia percaya kasus ini tidak bermasalah. Di sisi lain, dia menilai penyidik profesional menangani kasus ini. "Jadi, saya sangat percaya itu, dan saya yakin di kepolisian itu akan sangat profesional," kata dia.

Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Kombes Adi Deriyan mengatakan, pemeriksaan terhadap RJ Lino berkaitan dengan aturan dan keputusan direksi terkait pengadaan mobile crane. Bareskrim, kata dia, masih akan mengumpulkan keterangan dari saksi yang lain.

"Saat ini masih berjalan, kita masih akan melihat keterangan saksi yang lain, apakah keterangan saksi yang lain memperkuat konstruksi yang sudah ada di penyidik," kata Ade.

Sebelumnya, Lino menjelaskan, awal mula pengadaan mobile crane pada 2011. Saat itu, PT Pelindo mengadakan lelang terbuka untuk pengadaan 10 unit mobile crane dengan anggaran Rp58,9 miliar. Tujuan pengadaan untuk kecepatan penanganan barang di pelabuhan.

Kementerian BUMN menyetujui pengadaan mobile crane sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005. Lelang pertama pada Agustus 2011 diikuti lima perusahaan, yakni PT Altrak 1978, PT Traktor Nusantara, PT Hyundai Corporation, PT Berdikari Pondasi Perkasa dan Guanxi Narishi Century M&E Equipment Co. Ltd.

Namun, menurut Lino, lelang dianggap gugur lantaran penawaran harga vendor pada alat tertentu (khususnya kapasitas 65 ton) lebih tinggi dibandingkan harga perkiraan sendiri (HPS).

Lelang kedua diikuti enam perusahaan dibuka pada November 2011. Peserta lelang adalah PT Altrak 1978, PT Traktor Nusantara, PT Hyundai Corporation, PT Berdikari Pondasi Perkasa, Guanxi Narishi Century M&E Equipment Co. Ltd dan PT Ifani Dewi.

Pada Januari 2012, Guanxi Narishi dinyatakan keluar sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran setelah pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp45.949.200.000. Setelah negosiasi, harga turun menjadi Rp45.650.000.000.

"Harga ini lebih rendah dari anggaran dalam RKAP dan masih di bawah HPS," kata Lino melalui pers rilis kepada wartawan di Mabes Polri, Senin 9 November.

Lino menepis tudingan pengadaan mobile crane merugikan keuangan negara. "Faktanya harga pengadaan lebih rendah dibandingkan yang dianggarkan perusahaan," ucapnya.

Dia menegaskan pengadaan 10 unit mobile crane sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada 2014. Hasil audit BPK merekomendasikan PT Pelindo II mengenakan sanksi maksimun lima persen kepada kontraktor atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

"Hasil audit tidak menyatakan adanya kerugian keuangan negara," ujar Lino.

Penyidik Bareskrim Polri menilai harga pengadaan 10 mobile crane di PT Pelindo II tidak wajar. Berdasarkan penelusuran tim penyelidik, diketahui harga satuan mobile crane sesuai dengan spesifikasi barang yang dibeli Pelindo II hanya sekitar Rp2,4 miliar per unit.



(KRI)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

6 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA