Divestasi Saham Freeport Tidak Bisa dengan IPO

Annisa ayu artanti    •    Rabu, 18 Nov 2015 19:57 WIB
freeport
Divestasi Saham Freeport Tidak Bisa dengan IPO
Ilustrasi tambang Freeport. ANTARA FOTO/M AGUNG RAJASA.

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tak bisa mengabulkan permintaan PT Freeport Indonesia terkait pelepasan saham melalui mekanisme Initial Public Offering (IPO).

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM Bambang Gatot menjelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 2014 mekanisme IPO belum bisa dilakukan karena belum ada aturan mendasar.

"Jadi perlu kami jelaskan bahwa hukum positif IPO belum bisa dilakukan karena memang belum ada aturan dasar. Sepanjang itu belum ada, kita lakukan proses divestasi sesuai dengan aturan perundangan yang ada," kata Gatot di Kantor Direktorat Jendral Minerba, Jalan Prof. Dr Soepomo, Jakarta Rabu (18/11/2015).
 
Kepala Bagian Hukum Direktorat Jenderal Minerba Heriyanto mengatakan pemerintah tidak akan menjadikan mekanisme ini sebagai opsi utama.

Menurut Heriyanto, pelepasan saham ini harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 77 tahun 2014 yang menyatakan penawaran langsung ditawarkan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  Jika tidak diminati BUMN, diajukan kembali ke Badan Uisaha Milik Daerah (BUMD). Sedangkan bila BUMD tidak berminat juga baru dilepas ke pihak swasta.

"Dengan mengacu PP dan kontrak. Mekanisme penawarannya ke Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan Swasta," ucap Heriyanto.

Sekadar informasi, sebanyak 9,36 persen saham Freeport sudah dimiliki Pemerintah. Namun, sesuai PP Nomor 77 Tahun 2014 paling lambat sampai 14 Oktober 2015, Freeport harus mendivestasikan sahamnya lagi sebesar 10,64 persen.

Sebelumnya, PT Freport Indonesia lebih memilih mekanisme IPO untuk divestasi saham. Hal itu karena mekanisme IPO diniliai lebih transparan dan terbuka.

"Begini, kalau kami dari perusahaan inginnya IPO. Karena apa? Karena lebih transparan dan terbuka," kata Vice President Corporat Communication Freeport, Riza Pratama beberapa waktu lalu.


(SAW)