Pencatutan Nama Presiden

KIP Bakal Kaji Transkrip Pembicaraan Setya Novanto

Damar Iradat    •    Rabu, 18 Nov 2015 21:52 WIB
pencatut nama presiden
KIP Bakal Kaji Transkrip Pembicaraan Setya Novanto
Ketua DPR Setya Novanto diduga si pencatut nama Presiden dan Wakil Presiden terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia,--Foto: Antara/Yudhi Mahatma

Metrotvnews.com, Jakarta: Bukti rekaman pembicaraan Ketua DPR Setya Novanto dengan petinggi PT Freeport Indonesia (PT FI) yang juga diikuti pengusaha Reza Chalid telah diserahkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Terkait rekaman itu, Komisi Informasi Pusat (KIP) Indonesia juga akan ikut mengkaji transkrip pembicaraan yang diduga dilakukan Setya Novanto.

Komisioner KIP Henny Widyaningsih mengaku, jika transkrip perbincangan Setya masih dalam ranah abu-abu. KIP akan menelusuri lebih jauh, apakah transkrip tersebut layak dibuka atau tidak.

"Soal transkrip Setya kita lagi kaji di KIP. Karena, kalau informasi pribadi itu wajib ditutup," kata Henny di sela-sela Konvensi Nasional Humas 2015 di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2015).

Perbincangan lewat telepon, menurut KIP, memang masuk dalam ranah pribadi. Transkrip pembicaraan seseorang dapat diungkap ke publik dengan syarat yang bersangkutan telah mengizinkan.

Namun, jika seseorang sudah menjadi pejabat publik, transkrip tersebut bisa diungkap ke publik. Apalagi, menyangkut ke masalah kemaslahatan rakyat.

"Kalau dia pejabat publik itu pengecualian dari yang tidak diperbolehkan. Humas DPR harus tahu soal aturan tersebut," ungkapnya.

Ia menambahkan, "Tapi tentu, dalam percakapan itu kan yang jadi pejabat hanya Setya, orang-orang yang berbicara di dalam transkrip tersebut masuk ke dalam ranah pribadi. Itu yang bakal kami kaji lebih dalam," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang melaporkan Setya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengakui tersebarnya transkrip Setya merupakan konsekuensi era keterbukaan. Bahkan, hal tersebut bagai niscaya pada publik.

"Kita tak bisa sembunyikan hak-hak publik. Dan menjadi suatu keniscayaan publik akan berpihak pada perbaikan," kata dia kemarin.


(MBM)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

5 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA