Dituduh Langgar UU, Komisi III Serang Balik Pansel KPK

Githa Farahdina    •    Rabu, 18 Nov 2015 23:20 WIB
capim kpk
Dituduh Langgar UU, Komisi III Serang Balik Pansel KPK
Pansel KPK sebelum melakukan rapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11) (Foto:Ant)

Metrotvnews.com, Jakarta: DPR tak bisa menolak atau membatalkan pemilihan Capim KPK yang dihasilkan Pansel KPK. Penolakan sama dengan melanggar undang-undang. Itulah yang disampaikan Pansel yang menganggap pertanyaan-pertanyaan DPR dalam rapat bersama Komisi III, Selasa 17 November malam.

Anggota Komisi III dari Fraksi PKS Aboe Bakar menyayangkan statement itu. Pria yang akrab disapa Habib Aboe Bakar ini menilai justru Pansel juga melakukan pelanggaran UU karena mengelompokkan nama Capim pada 'kotak' kemampuan tertentu.

"Apakah dalam UU KPK ada pengelompokan? Kalau ada bisa diperlihatkan. Kalau DPR tak punya opsi menolak, yang diartikan apabila DPR menolak capim sama saja melanggar UU KPK. Apakah ini tidak sama dengan Pansel yang mengelompokkan Capim?" kata Habib di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2015) malam.

Pengelompokan dalam empat kategori, yakni pencegahan, penindakan, management dan supervisi ini dipertanyakan muasalnya. Sesuai UU, Habib tak melihat hal itu bisa dibenarkan.

"Karena dalam pasal 26 ayat 2, susuan membawahi 4 bidang. Pencegahan, penindakan, informasi dan data, apakah ini berarti Pansel juga melanggar UU KPK?" terang dia.


(ALB)