Luhut: Selama Jadi Pejabat Saya Tidak Akan Melacur

Desi Angriani    •    Kamis, 19 Nov 2015 12:25 WIB
pencatut nama presiden
Luhut: Selama Jadi Pejabat Saya Tidak Akan Melacur
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Rivan Awal Lingga/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Berkali-kali nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan terdengar dalam rekaman yang diduga percakapan antara Ketua DPR Setya Novanto, seorang pengusaha, dan petinggi PT Freeport Indonesia.

Rekaman itu adalah bukti kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden. Setya Novanto terseret dalam kasus yang kini tengah diproses Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu. 

Dalam konferensi pers di depan puluhan wartawan, Luhut membantah terlibat dalam kasus pencatutan nama Presiden untuk memuluskan kontrak karya PT FI. Tapi, dia tak merasa namanya tercemar. Politikus Golkar itu tak akan mengajukan langkah hukum.  

"Saya tidak merasa tercemar. Biasa-biasa saja menurut saya. Kami tidak ada waktu melakukan langkah hukum," ujar Luhut di kantor Menkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (19/11/2015).

Pria berdarah Medan ini menegaskan, tidak punya kepentingan apa pun terhadap perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat tersebut. Dia berujar, sudah berjanji menjaga profesionalitas sebagai seorang pejabat negara.

"Saya tidak ada bisnis satu peser pun dengan siapa pun. Itu janji saya dengan diri saya dan istri saya. Selama saya jadi pejabat negara, saya tidak akan melacurkan profesionalitas saya," tutur dia.

Luhut pun membantah, kunjungannya ke Amerika Serikat kala itu membicarakan kontrak Freeport. Dia berkunjung ke Gedung Putih, kantor Presiden AS, untuk membahas agenda Presiden Jokowi.

"Saya tidak pernah bicarakan itu di AS. Saya murni membicarakan rencana kunjungan presiden ke AS," jelasnya.

Luhut memastikan, keputusan perpanjangan kontrak Freeport sesuai undang-undang yang berlaku. Perpanjangan kontrak diperbolehkan dua tahun sebelum masa kontrak berakhir atau 2019.

"Presiden tetap tidak akan pernah perpanjang Freeport sebelum 2019. Itu bertentangan dengan UU. Sejalan dengan yang kami jalannya sejak di KSP," beber politikus Golkar ini.

Presiden Jokowi menekankan, terpenting adalah Freeport harus memenuhi empat syarat yang ditentukan. Pertama terkait pembangunan wilayah Papua. Kedua, pembangunan smelter. Ketiga, terkait divestasi. Dan keempat masalah royalti.

"Presiden minta empat syarat, royalti, lokal konten, smelter, divestasi. Divestasi dan smelter ini sudah harus dilakukan tapi ini belum mereka lakukan," pungkas dia.

Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan pembicaraan diduga melibatkan Setya Novanto, pengusaha M. Reza Chalid, dan Direktur PT FI Maroef Sjamsuddin. Dalam pembicaraan itu terungkap orang yang diduga Novanto meminta saham ke Maroef untuk Presiden dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Orang yang diduga Novanto juga menyebut nama Luhut dalam pembicaraan tersebut. "Saya yakin karena presiden kasih kode begitu. berkali-kali segala urusan di DPR selalu segi tiga. Pak Luhut (Luhut Binsar Panjaitan), saya, presiden (Joko Widodo). Setuju. Gitu saja…."

Novanto mengakui pernah bertemu bos PT FI di kantornya di DPR dan di sebuah hotel di kawasan Pacific Place, SCBD, Jakarta. Namun, ia membantah meminta saham dan mencatut nama Presiden dan Wapres.

Kemarin, Staf Khusus Menteri ESDM Muhammad Said Didu menyerahkan flashdisk berisi rekaman percapakan diduga Novanto, Reza, dan Maroef, untuk melengkapi laporan Sudirman. Program Mata Najwa memutar rekaman tersebut, Rabu malam 18 November.

"Kalau itu saya melihat ada beberapa yang tidak utuh dari awal sampai akhir. Nanti pada saatnya akan saya sampaikan keutuhannya," kata Novanto mengomentari isi rekaman yang beredar.


(KRI)