Ketua PTUN Medan Dituntut Empat Tahun Penjara

Renatha Swasty    •    Kamis, 19 Nov 2015 15:38 WIB
kpk tangkap hakim ptun
Ketua PTUN Medan Dituntut Empat Tahun Penjara
Tripeni Irianto Putro menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis 12 November 2015. Foto: MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Hakim PTUN Medan Tripeni Irianto Putro dituntut empat tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider lima bulan kurungan. Tripeni dinilai terbukti menerima duit dari O.C. Kaligis dan M. Yagari Bhastara.

Tripeni melanggar Pasal 12 huruf c UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiman telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Jaksa Penuntut Umum Mochammad Wirasakjaya menyebut dalam fakta persidangan diketahui pada pertengahan April, OC Kaligis menemui Tripeni. Kaligis berkonsultasi terkait permohonan yang akan diajukan.

Kaligis saat itu bakal mengajukan permohonan terkait pengujian kewenangan Kejati Sumatera Utara atas penyelidikan tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial, Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH), dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumut.

"Terdakwa menjawab silakan dimasukkan saja. Kemudian terdakwa menerima duit SGD5 ribu yang dikemas dalam amplop," kata Jaksa Wira di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015).

Usai penerimaan itu, Tripeni kembali mendapatkan duit USD10 ribu. Duit diberikan oleh Kaligis setelah Tripeni diminta menjadi hakim yang menangani perkara yang diajukan Kaligis.

"Selanjutnya pada 7 Juli 2015 terdakwa mengabulkan permohonan O.C. Kaligis untuk sebagian. Pada 9 Juli terdakwa menerima duit USD5 ribu melalui M. Yagari Bhastara," tambah Jaksa.

Jaksa mengatakan keterangan terdakwa ingin mengembalikan uang ke Kaligis tidak berdasar dan harus ditolak. Terdakwa tidak mengembalikan uang, malah kembali menerima. Padahal, jika memang ingin mengembalikan uang pemberian pertama, terdakwa punya cukup waktu.

Jaksa mengatakan, Tripeni tentu mengetahui kode etik hakim. Tapi ia membiarkan Kaligis menemuinya dan membicarakan soal perkara.

Selanjutnya, kata dia, perubahan terdakwa yang semula menolak putusan dan menerima sebagian putusan ada hubungannya dengan penerimaan uang. "Ada hubungan erat antara pemberian uang dengan putusan terdakwa," beber Jaksa Wira.

Tuntutan untuk Tripeni diringankan lantaran menjadi justice collaborator, sopan, dan masih memiliki tanggungan keluarga. Terkait tuntutan Jaksa, Tripeni bakal mengajukan pledoi atau pembelaan pada Kamis 26 November.


(TRK)