DPRD Minta Pemkot Pertimbangkan Aturan Badan Hukum Angkot

Amaluddin    •    Kamis, 19 Nov 2015 17:05 WIB
unjuk rasa
DPRD Minta Pemkot Pertimbangkan Aturan Badan Hukum Angkot
Aksi sopir angkot di Surabaya, MTVN - MK Rosyid

Metrotvnews.com, Surabaya: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya, Jawa Timur (Jatim), meminta pemerintah mempertimbangkan lagi peraturan soal badan hukum angkutan kota (angkot). Sebab, peraturan itu memberatkan para sopir angkot.

Menurut Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Agustin Poliana, biaya membentuk badan hukum angkutan umum itu mahal. Agustin menyebutkan biayanya sekitar Rp2,5 juta hingga Rp3 juta.

"Sementara penghasilan para sopir angkut rendah, mengingat persaingan transportasi," ujar Agustin di Surabaya, Kamis (19/11/2015).

Alasan lain yaitu sebagian besar angkot di Surabaya milik perorangan. Rata-rata pemiliknya memiliki angkot secara turun temurun.

"Jadi jelas ini memberatkan," lanjut Agustin.

Lantaran itu, Agustin dan wakil rakyat di Komisi D DPRD Surabaya mendesak pemerintah kota tak memberlakukan aturan itu. Komisi D pun berencana melayangkan surat kepada Gubernur Jatim Sokarwo untuk menindaklanjuti keluhan tersebut.

Pada Kamis siang, ribuan sopir menggelar aksi mogok massal. Mereka memprotes surat edaran Pemerintah Provinsi Jatim yang mewajibkan angkot berbadan hukum.

Aksi itu membuat lalu lintas di Surabaya lumpuh. Sedianya ribuan angkot itu beroperasi di sejumlah jalur utama di Surabaya seperti Jalan Yos Sudarso dan Jalan Gubernur Suryo.


(RRN)