Ketegasan MKD Usut Kasus Setnov Diragukan

Lukman Diah Sari    •    Kamis, 19 Nov 2015 17:41 WIB
pencatut nama presiden
Ketegasan MKD Usut Kasus Setnov Diragukan
Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti. (Foto:MI/Galih)

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketegasan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengusut kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto diragukan. MKD dituding tidak berani memberikan sanksi berat pada politikus Partai Golkar itu.
 
Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan, kasus pelanggaran kode etik bukan pertama kali menjerat Setnov, panggilan Setya Novanto. Sebelumnya MKD juga mengusut kasus pertemuan Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dengan bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Saat itu MKD hanya mengeluarkan teguran pada Setnov.
 
Ray menduga, kalaupun Novanto terbukti melakukan pelanggaran kode etik, sanksi yang dijatuhkan kepada politikus Golkar itu tak jauh dari sanksi ringan.
 
“Kalau hanya teguran lisan, saya mempertanyakan mekanisme bersidang MKD,” kata Ray Rangkuti saat konferensi pers Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia dalam Menyikapi Skandal Pencatutan 'Kami Tak Sudi Pemimpin Tukang Nyatut' di Gedung Enka Deli, Jalan Sunda, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015).
 
Ray mengatakan, untuk menghindari hal tersebut, MKD perlu melakukan proses pemeriksaan secara terbuka agar masyarakat bisa memantau langsung perkembangan dan hasil keputusan yang dijatuhkan.
 
Ray mengatakan, MKD perlu membentuk Panel Etik jika diduga terjadi pelanggaran berat. "Jika kasusnya pelanggaran berat, berpotensi dipecat maka sudah sebaikanya MKD membentuk Panel Etik, melibatkan unsur masyarakat," ujar dia.
 
Hal itu perlu dilakukan, karena Setya Novanto mencatut nama Presiden, Wakil Presiden, dan nama Luhut Binsar Pandjaitan. Ray berharap MKD berani memproses kasus tersebut. "Supaya objektif, MKD harus berani. MKD harus membentuk panel untuk menyidangkan kasus ini," katanya.
 
Diberitakan sebelumnya, Setnov diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mendapatkan saham dari PT Freeport Indonesia (FI). Setnov mengklaim bisa memuluskan perpanjangan kontrak karya PT FI.
 
Setnov bertemu dengan petinggi PT FI bersama pengusaha Reza Chalid. Dalam beberapa keterangan, politikus Partai Golkar ini menyebut PT FI kerap kali meminta bertemu pimpinan DPR.
 


(FZN)