Satya: Undang-Undang Minerba Kunci Perpanjangan Kontrak Freeport

Dheri Agriesta    •    Kamis, 19 Nov 2015 21:19 WIB
freeport
Satya: Undang-Undang Minerba Kunci Perpanjangan Kontrak Freeport
Freeport. ANT/Spedy Paereng.

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua Komisi VII Satya Yudha mengatakan permasalahan perpanjangan kontrak perusahaan yang mengelola sumber daya mineral dan batu bara (minerba) ada pada Undang-Undang Minerba.

Satya mengatakan, UU Minerba mengatur perpindahan rezim kontrak karya perusahaan menjadi rezim izin. Rezim ini dapat dialihkan dua tahun sebelum kontrak habis.

Sayangnya, UU Minerba tak mengatur perpanjangan kontrak sebuah perusahaan. Hal ini, kata Satya, merupakan kekurangan yang dimiliki UU Minerba yang masuk dalam prolegnas 2016 untuk direvisi.

"Jadi memang ada ketidaksempurnaan dalam UU kita, perpanjangan tidak diatur di sini, perpanjangan justru diatur dalam Permen atau PP. Tetapi karena perpanjangan ini nanti itu mengakibatkan perubahan rezim dari kontrak ke izin maka terkaitnya di UU. Sehingga kalau menteri mau perpanjang dengan PP itu tidak bisa. Karena ada perubahan ini," kata Satya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2015).

Ia mengatakan, ada benturan antara peraturan pemerintah dengan UU Minerba. Oleh karena itu, ada dua jalan untuk menyelesaikan masalah perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, dengan revisi UU atau menunggu hingga dua tahun sebelum masa jatuh tempo atau 2019.

Kebetulan, kata dia, revisi UU Minerba seharusnya masuk ke dalam prolegnas 2015 namun, revisi UU akan diselesaikan 2016.

"Apakah akan kita masukkan (revisi perpanjangan kontrak) tentu lihat nanti. UU akan direvisi kan tidak dalam konteks itu. Semua rezim minerba ini semuanya menyalahi UU," kata dia.

Pemerintah, kata Satya, telah menyalahi aturan yang ada dalam UU Minerba. Seperti kasus pembuatan smelter PT Freeport yang harusnya selesai akhir tahun lalu.

"Makanya banyak sekali komponen di UU ini dilanggar semua, permasalahan saat ini sanksinya apa?" tegas dia.


(SAW)

Surat Novanto Tak akan Pengaruhi Sidang MKD

Surat Novanto Tak akan Pengaruhi Sidang MKD

27 minutes Ago

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad melalui sambungan telepon mengatakan be…

BERITA LAINNYA