Butuh Dukungan DPR untuk Perpanjangan Kontrak Freeport

Dheri Agriesta    •    Kamis, 19 Nov 2015 21:27 WIB
freeportdpr ads
Butuh Dukungan DPR untuk Perpanjangan Kontrak Freeport
PT Freeport Indonesia. ANT/Muhammad Adimaja.

Metrotvnews.com, Jakarta: Perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia menjadi sorotan setelah mencuatnya kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh Ketua DPR Setya Novanto. Sebab, aksi Novanto diduga dilakukan untuk memuluskan perpanjangan kontrak PT Freeport yang baru bisa dilakukan 2019.

Wakil Ketua Komisi VII Satya Yudha mengatakan, permasalahan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia tak dapat dilihat secara jernih dari sisi politik. Ada sisi hukum yang dengan jelas mengatur dan membatasi gerak PT Freeport Indonesia.

Satya merujuk kepada Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang mengatakan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia baru bisa dilakukan dua tahun sebelum masa jatuh tempo. Oleh karena itu, ada dua jalan untuk menyelesaikan permasalahan Freeport, merevisi Undang-undang atau patuh dengan UU.

"Ini mekanisme perubahan UU lewat DPR. Mau siapapun yang bermain, tetap butuh institusi UU untuk merubah UU. Ada satu peraturan yang tidak bisa mendukung perpanjangan dilakukan hari ini," kata Satya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2015).

Satya membeberkan, UU Minerba kebetulan masuk dalam prolegnas tahun lalu. Hanya saja, karena tak bisa selesai tepat waktu, perubahan UU akan dimasukkan dalam agenda tahun depan.

Meski begitu, bukan berarti DPR akan memasukkan poin perpanjangan kontrak dalam UU nantinya. Sebab, revisi UU dilakukan demi memperbaiki aturan pengelolaan minerba di Indonesia.

"Kalau ingin perpanjangan hari ini dia harus rubah UU. Tapi, apakah akan dirubah hari ini? Belum tentu DPR setuju," kata dia.

Satya mengatakan, UU Minerba mengatur perpindahan rezim kontrak karya perusahaan menjadi rezim izin. Peralihan dari rezim kontrak ke rezim izin dapat dilakukan dua tahun sebelum kontrak habis.

UU Minerba tak mengatur perpanjangan kontrak sebuah perusahaan. Hal ini, kata Satya, merupakan kekurangan yang dimiliki UU Minerba yang masuk dalam prolegnas 2016 untuk direvisi.


(SAW)

KPK Optimis Menang di Praperadilan Setya Novanto

KPK Optimis Menang di Praperadilan Setya Novanto

3 hours Ago

KPK optimis memenangkan gugatan praperadilan tersangka korupsi ktp-el Setya Novanto. KPK akan m…

BERITA LAINNYA