Jaksa Agung Bantah Moratorium Hukuman Mati

Media Indonesia    •    Jumat, 20 Nov 2015 11:15 WIB
eksekusi mati
Jaksa Agung Bantah Moratorium Hukuman Mati
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo. Foto: Ismar Patrizki/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Jaksa Agung M. Prasetyo menyatakan sejauh ini belum ada keputusan mengenai moratorium pelaksanaan hukuman mati. Yang ada, hanyalah upaya untuk memprioritaskan penegakan hukum yang berkaitan dengan perbaikan ekonomi.

"Ada yang lebih diprioritaskan, yakni perbaikan ekonomi. Bukannya moratorium. Namun ada yang lebih penting daripada itu (hukuman mati), yakni perbaikan ekonomi kita yang sedang melambat," jelas Prasetyo di Jakarta, kemarin.

Oleh karena itu, imbuhnya, untuk saat ini hukuman mati bukan menjadi prioritas bagi Kejaksaan Agung.

"Tidak jadi prioritas dulu," ujarnya.

Sementara itu, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pelaksanaan hukuman mati belum akan dilakukan sepanjang kondisi perekonomian Indonesia belum membaik.

"Kita belum berpikir untuk lakukan hukuman mati sepanjang ekonomi seperti sekarang. Kita masih concern ke ekonomi," paparnya.

Hal itu disampaikan pula oleh Luhut kepada sejumlah pejabat tinggi Australia, di antaranya Jaksa Agung Australia, dalam kunjungannya ke Sydney, awal pekan ini.

Dalam lawatannya itu, ia menangkap ada pemahaman yang lebih baik dari pemerintah 'Negeri Kanguru' di bawah Perdana Menteri Malcolm Turnbull terhadap kebijakan hukum pemerintah Indonesia, termasuk dalam hal hukuman mati.

"Dan saya sampaikan kalau ada apa-apa, bicara di bawah saja," ucap Luhut.

"Secara bersahabat selesaikan masalah, dan hormati UU yang berlaku di dua negara," imbuhnya.

Kunjungan tersebut, lanjutnya, akan dibalas lawatan tiga pejabat Australia, yakni Jaksa Agung, Menteri Luar Negeri, dan kepala intelijen Australia, ke Jakarta pada 22 Desember mendatang.

Selain itu, Presiden Jokowi dan Turnbull diagendakan akan melakukan percakapan via telepon secara rutin untuk meningkatkan hubungan personal kedua pemimpin.

"Bila ada masalah di kedua negara, bisa diselesaikan tanpa menimbulkan kehebohan seperti waktu lalu."

(baca: Indonesia Moratorium Hukuman Mati)


(KRI)