MKD Gelar Rapat Bahas Kasus Setnov Senin Depan

Dheri Agriesta    •    Jumat, 20 Nov 2015 15:05 WIB
pencatut nama presiden
MKD Gelar Rapat  Bahas Kasus Setnov Senin Depan
Ketua DPR Setya Novanto. (Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay)

Metrotvnews.com, Jakarta: Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah selesai melakukan rapat pimpinan terkait kasus yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto. Dalam rapat itu, MKD memutuskan akan memulai proses persidangan dengan menerima hasil verifikasi dari tenaga ahli.
 
"Senin kami akan rapat internal di MKD untuk menerima hasil verifikasi dari TA sekaligus memutuskan tentang perkara aduan dari pak SS," kata Wakil Ketua MKD Junimart Girsang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2015).
 
Ia berharap rapat itu dapat memutuskan duduk persoalan perkara ini. Sehingga, MKD bisa memanggil pihak yang terlibat untuk dimintai keterangan terkait pencatutan nama dua pimpinan negara.
 
Junimart bilang, rapat itu akan membahas apakah persidangan dilakukan tertutup atau terbuka. Pimpinan MKD akan memberikan tawaran kepada anggota untuk memutuskan hal itu.
 
"Menawarkan pada anggota untuk menggelar sidang terbuka biar masyarakat bisa tahu dan mengontrol MKD bekerja," kata dia.
 
Junimart mengatakan, setelah diputuskan, MKD akan memanggil Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said sebagai pihak yang melaporkan. Setelah itu, MKD akan memanggil Ketua DPR Setya Novanto.
 
"Setelah itu akan kita panggil teradu, lalu saksi, kita akan dalami semua di persidangan nanti," kata dia.
 
Setnov diadukan Sudirman Said ke MKD Senin, 16 November 2015. Setya diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait divestasi saham PT Freeport.
 
Setnov sudah mengakui pertemuan tersebut dilakukan di Pasific Place, Jakarta Selatan, 8 Juni 2015. Tapi, Setnov membantah dirinya meminta jatah saham dan mencatut nama presiden dalam pertemuan tersebut.


(FZN)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA