PNS Terlibat Narkoba, Soekarwo Minta Bawahannya Tutup Mulut

Amaluddin    •    Jumat, 20 Nov 2015 18:23 WIB
narkoba
PNS Terlibat Narkoba, Soekarwo Minta Bawahannya Tutup Mulut
Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Foto: MTVN/Amal

Metrotvnews.com, Surabaya: Gubernur Jawa Timur Soekarwo alias Pakde Karwo meminta pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat kasus narkoba tetap mengikuti proses hukum. Namun, ia enggan mengatakan lebih jauh sanksi apa yang akan diterima PNS jika terbukti bersalah.

"Nanti kan ada keputusannya dari pengadilan. Jika tuntutan hukumnya lebih dari lima tahun seperti apa, jika kurang seperti apa. Saat ini yang penting pejabat di sini (pemprov) jangan nitip pendapat apapun karena semua masih dalam proses," ujar Pakde Karwo, di Kantor Gubernur, Jalan Pahlawan, Surabaya, Jumat (20/11/2015).

Pakde Karwo juga meminta kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim untuk tidak memberikan pendapat apapun saat ditanya wartawan terkait kasus yang menimpa bawahannya. 

"Kemarin setelah saya baca berita di media (soal PNS Jatim terjerat kasus narkoba), saya langsung telepon kepala BKD (Siswo Heroetoto). Saya minta dia kalau bicara yang normatif saja, jangan ada tambahan pendapat apapun," kata dia.

Menurut Pakde, kasus narkoba seperti ini ranah hukumnya jelas. Maka dari itu, kata dia, pemprov menyerahkan persoalan itu ke penegak hukum. "Silakan saja persoalan ini diproses demi hukum, BKD tidak usah komentar. Apalagi masih proses dan belum ada putusan apapun dari pengadilan," ujarnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, Siswo Heroetoto, tak banyak berkomentar. Dia hanya mengatakan bahwa secara rinci menyebut ada aturan dan sanksi jika ada PNS yang terjerat kasus hukum. "Kepada para kepala SKPD agar selalu memperhatikan bawahannya," katanya.

PNS yang terancam dipecat adalah Kasi Operasional dan Pengendalian Satpol PP Jatim, Anas Yusuf. Anas terjaring operasi tangkap tangan membawa sabu-sabu saat polisi menggelar razia di depan kantor Dispora Jalan Kayun Surabaya, pada Jumat, 13 November. 

"Saat ini mereka masih menjalani proses putusan di pengadilan. Jadi, kami menunggu hasil dulu. Selama berproses hukum, mereka hanya mendapat 50 persen gaji," katanya.


(UWA)

Fredrich Menduga Majelis Hakim tak Adil

Fredrich Menduga Majelis Hakim tak Adil

13 hours Ago

Fredrich menyesalkan sikap JPU KPK yang dinilai sengaja tidak mau menghadirkan sejumlah saksi k…

BERITA LAINNYA