Keterlibatan Luhut Harus Diselidiki

Achmad Zulfikar Fazli    •    Jumat, 20 Nov 2015 18:36 WIB
pencatut nama presiden
Keterlibatan Luhut Harus Diselidiki
Menkopolhukan Luhut Binsar Pandjaitan---Ant/M Adimaja

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan disebut dalam percakapan antara Setya Novanto, petinggi PT Freeport Indonesia diduga Maroef Sjamsuddin, dan pengusaha diduga Muhammad Reza Chalid. Luhut disebut turut meminta saham dari PTFI dalam pembicaraan itu.

Pengamat politik Universitas Padjadjaran Idil Akbar menilai, dugaan keterlibatan Luhut perlu diselidiki. "Apa yang terekam dalam pembicaraan Setnov menurut saya adalah fakta," kata Idil kepada Metrotvnews.com, Jumat (20/11/2015).

Dalam transkrip percakapan yang beredar, Setya menyebut Luhut sudah bertemu dengan James Moffet alias Jimbob, Presiden Komisaris PT Freeport. Pengusaha yang diduga Reza Chalid menimpali pernyataan Setya, dengan menyebut dirinya sudah meminta Luhut mengambil jatah 11 persen.


Setya Novanto bersama Luhut Binsar Pandjaitan (Ant.Yudhi Mahatma)

Hal ini, kata Idil perlu dibuktikan. Apalagi belakangan, Luhut nampak berbeda sikap dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Sudirman adalah menteri yang melaporkan dugaan pencatutan tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

Luhut menyebut, Sudirman tak mendapatkan restu presiden untuk menyerahkan rekaman tersebut ke MKD. Sementara, Sudirman mengaku telah meminta izin kepada presiden untuk membawa rekaman tersebut.

"Jika Sudirman tak meminta izin, dia sudah melakukan tindakan di luar kewenangan," sebut dia.

Luhut pun memperlihatkan berpolemik dengan Sudirman. Polemik Luhut dan Sudirman melebarkan polemik sebelumnya yakni ihwal dugaan pencatutan saham PT Freeport Indonesia. Polemik ini bermula dari kontrak karya PTFI akan berakhir pada 2021. Perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat ini menghendaki perpanjangan hingga 2041. Sesuai aturan, pemerintah baru akan membuka pembicaraan dua tahun sebelum kontrak karya berakhir atau tahun 2019.

Di luar itu, sesuai aturan PTFI harus mendivestasi 10,64 persen sahamnya. Tenggatnya 14 Oktober 2015. Namun sampai sekarang PTFI belum memberikan penawaran divestasi saham kepada pemerintah. Saat ini pemerintah menguasai 9,36 persen saham PTFI. Sisanya dimiliki Freeport-McMoRan & Gold Inc. Amerika Serikat.

Di tengah kebuntuan itu, diduga sejumlah pihak berusaha mengeruk keuntungan dengan menawarkan perpanjangan kontrak karya. Dalam rekaman yang diserahkan ke MKD diduga Setya Novanto meminta 20 persen saham PTFI. Saham itu 11 persen untuk Presiden Jokowi dan 9 persen untuk Wakil Presiden Jusuf Kalla.


(Kinerja Keuangan PT Freeport Indonesia).

Per Juni 2014, nilai aset Freeport Indonesia sekitar US$ 7,97 miliar. Bila mengacu nilai ini, 20 persen saham setara US$ 1,58 miliar atau Rp21,8 triliun. Sedangkan berdasarkan nilai investasi Freeport selama beroperasi di Indonesia, nilai 20 persen saham mencapai US$ 2 miliar hingga US$ 4 miliar atau Rp27,6 triliun hingga Rp55,2 triliun (kurs Rp13.800 per dollar AS). 

Setya sendiri meminta 49 persen saham pembangkit listrik Urumuka di Panial, Papua. "Jadi kita harus pakai akal. Kuncinya pada Pak Luhut dan saya," kata Setya dalam transkrip pembicaraan tersebut.

Pencatutan ini kemudian diungkap Sudirman Said dengan melapor ke MKD pada 16 November 2015. Sudirman punya transkrip dan rekaman tersebut. Dua hari setelah Sudirman melapor, Luhut kemudian ikut berkomentar. Pensiunan Jenderal TNI ini menuding pelaporan yang dilakukan Sudirman tak direstui Presiden Joko Widodo. Luhut pun menuding langkah Sudirman, "aneh," katanya singkat.


 


(TII)