Luhut Dinilai Menghindar dari Penegak Hukum

Lukman Diah Sari    •    Sabtu, 21 Nov 2015 14:05 WIB
pencatut nama presiden
Luhut Dinilai Menghindar dari Penegak Hukum
Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan saat konpers menyikapi laporan Sudirman Said----Ant/M Adimaja

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan disebut dalam percakapan antara Setya Novanto dan petinggi PT Freeport Indonesia diduga Maroef Sjamsuddin dan pengusaha diduga Reza Chalid. Nama Luhut digunakan karena diduga bisa mengamankan proses perpanjangan kontrak buat perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat, yang bakal selesai 2021.

Namun, Luhut tak memberikan sikap tegas atas penyebutan namanya oleh Setya Novanto. Luhut tak melapor ke penegak hukum terkait penyebutan namanya dalam percakapan tersebut. Hal ini menimbulkan kejanggalan.

Pakar Hukum Pidana UI Chudry Sitompul menilai, Luhut sedang berupaya menghindari masalah hukum. "Karena ini berdampak besar," kata Chudry di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, usai diskusi 'Freeport Bikin Repot', Sabtu (21/11/2015).

Chudry menjelaskan, Luhut menghindari berondongan pertanyaan dari penegak hukum. Luhut dinilai tengah berupaya tak memperpanjang masalah. Meski begitu, Chudry menyebut, Luhut bisa dikatakan terlibat dalam proses permintaan saham ini. Sebab, Luhut tak melaporkan hal itu sama sekali.

"Bisa jadi (terlibat). Tapi belum tentu," sebut Chudry.


Setya Novanto dan Luhut Binsar Pandjaitan (Ant.Yudhi Mahatma)

Nama Luhut mencuat dalam transkrip pembicaraan Setya Novanto, petinggi PT Freeport Indonesia diduga Maroef Sjamsuddin dan pengusaha diduga Reza Chalid. Luhut disebut Setya sebagai kunci kesuksesan perpanjangan kontrak. Transkrip dan rekaman percakapan itu kemudian dilaporkan Menteri Sudirman ke Mahkamah Kehormatan Dewan pada 16 November 2015.

Setelah Sudirman melapor, Luhut angkat komentar. Luhut menuding Sudirman tak mendapatkan restu presiden untuk menyerahkan rekaman tersebut ke MKD. Sementara, Sudirman mengaku telah meminta izin kepada presiden untuk membawa rekaman tersebut.

Polemik ini melengkapi polemik dugaan pencatutan nama presiden yang bermuara dari kontrak karya PTFI akan berakhir pada 2021. Perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat ini menghendaki perpanjangan hingga 2041. Sesuai aturan, pemerintah baru akan membuka pembicaraan dua tahun sebelum kontrak karya berakhir atau tahun 2019.

Di luar itu, sesuai aturan PTFI harus mendivestasi 10,64 persen sahamnya. Tenggatnya 14 Oktober 2015. Namun sampai sekarang PTFI belum memberikan penawaran divestasi saham kepada pemerintah. Saat ini pemerintah menguasai 9,36 persen saham PTFI.

Di tengah kebuntuan itu, diduga sejumlah pihak berusaha mengeruk keuntungan dengan menawarkan perpanjangan kontrak karya. Dalam rekaman yang diserahkan ke MKD diduga Setya Novanto meminta 20 persen saham PTFI. Saham itu 11 persen untuk Presiden Jokowi dan 9 persen untuk Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Setya sendiri meminta 49 persen saham pembangkit listrik Urumuka di Panial, Papua. "Jadi kita harus pakai akal. Kuncinya pada Pak Luhut dan saya," kata Setya dalam transkrip pembicaraan tersebut.

Dua hari setelah Sudirman melapor, Luhut kemudian ikut berkomentar. Pensiunan Jenderal TNI ini menuding pelaporan yang dilakukan Sudirman tak direstui Presiden Joko Widodo. Luhut pun menuding langkah Sudirman, "aneh," katanya singkat.

 


(TII)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

6 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA