Menkopolhukam : Indonesia Tolak Manusia Perahu dari Australia

- 08 November 2013 10:33 wib
MI/Amiruddin Abdullah/zn
MI/Amiruddin Abdullah/zn

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menegaskan Indonesia menolak pengiriman manusia perahu oleh Australia.

Indonesia menegaskan tidak ada kesepakatan untuk menampung para pencari suaka ke Australia itu di Indonesia.

"Tidak ada pembicaraan tentang masalah pencari suaka yg spesifik seperti itu. Pemerintah Indonesia tidak pernah setuju terhadap keinginan atau kebijakan Australia seperti itu," kata Djoko kepada Media Indonesia, Jumat (8/11).

Djoko menanggapi keinginan pemerintah Australia yang berencana mengirim puluhan manusia perahu yang ditangkapnya di perairan Australia ke Indonesia. Australia beralasan para pencari suaka itu mendatangi Indonesia terlebih dahulu, karena itu mengembalikannya ke Indonesia.

Djoko pun menegaskan, selama ini tidak ada kesepakatan untuk menampung manusia perahu yang berlayar untuk mencari suaka ke Australia itu.

"Hal ini sudah disampaikan sejak jaman pemerintahan Kevin Rudd (Perdana Menteri Australia sebelumnya), dan tidak ada perubahan kebijakan terkait pencari suaka yang ingin ke Australia dengan pemerintahan Tonny Abbot saat ini," tegas Djoko yang pernah menjabat sebagai Panglima TNI ini.

Tak hanya itu, Djoko pun mengingatkan bahwa selama ini jika ada pencari suaka yang ditangkap oleh pemerintah Australia kemudian ditempatkan di kamp detensi milik mereka sendiri yang berada di Papua Nugini atau Nauru.
Djoko menilai langkah Australia yang menginginkan pengiriman ke pencari suaka ke Indonesia itu salah.

"Australia sudah memiliki "detention centre"sendiri di Nauru dan Papua Nugini. Kesitu lah harusnya para pencari suaka itu dikirim. Bukan ke Indonesia," tutup Djoko.

Hubungan Indonesia dengan Australia memang saat ini sedang memanas. Beberapa waktu lalu surat kabar Australia mengabarkan telah terjadi penyadapan terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Australia.

Informasi itu didapat setelah mantan anggota NSA (National Security Act) AS Edward Snowden membocorkan rahasia tersebut.

AS dan Australia pun tidak membantah dan tidak membenarkan telah terjadi penyadapan yang dilakukan oleh kedutaan mereka di Indonesia itu.

Hingga kini, dua negara itu belum juga menyatakan permintaan maafnya terhadap Indonesia meski Indonesia sudah protes keras. (Fidel Ali Permana)

()

AJANG untuk mendamaikan pertikaian partai berlambang Kabah yang bergulir selama sepekan terakhir itu…