Jangan Sekadar Memberi Pajak Bisnis E-Commerce

Surya Perkasa    •    Sabtu, 21 Nov 2015 17:55 WIB
e-commerce
Jangan Sekadar Memberi Pajak Bisnis <i>E-Commerce</i>
Ilustrasi e-commerce. (FOTO: Reuters/Jason Lee)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah dilihat semakin peduli dengan e-commerce Indonesia yang semakin berkembang. Bahkan, pemerintah rezim Jokowi-JK sudah memiliki pendapat yang sama bahwa e-commerce semakin didorong.

Namun CEO Blanja.com, Aulia E Marianto, tidak setuju jika pemerintah hanya melihat e-commerce sebagai ladang baru penerimaan pajak di Indonesia. E-commerce justru tidak akan bisa berkembang jika kini dipajaki, karena iklim e-commerce masih baru terbentuk.

Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah berusaha untuk memikirkan regulasi e-commerce. Salah satunya lewat membuat Rancangan Peraturan Pemerintah tentang E-Commerce. Namun bukan langkah pemerintah berhenti diregulasi.

"Jangan sibuk berdiskusi berputar-putar di RPP E-Commerce. Tata kelola itu perlu, tapi harus berjalan pararel juga dengan langkah nyata. Misalnya edukasi," kata Aulia, saat berbincang dengan Metrotvnews.com, di Jakarta.

Aulia juga menegaskan, itikad baik untuk e-commerce ini tidak hanya boleh berhenti di dua kementerian saja karena banyak lagi kementerian yang terkait. Contohnya Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi dan UKM.

"Jangan cuma sibuk pameran-pameran saja. Harus dipikirkan juga bagaimana pengusaha lokal bisa berjualan. Ya salah satunya itu lewat e-commerce ini. Berikanlah pernyataan yang mendukung. E-commerce pasti semakin baik," tegas Aulia.

E-commerce yang Belum Diperhatikan Pemerintah

Sementara Pendiri Jualo.com, Chaim Fetter, merasa pemerintah Indonesia belum memperhatikan e-commerce Indonesia. Belum ada aturan baku yang melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce yang diketahuinya. Jutaan masyarakat dengan puluhan juta transaksi pun masih belum terlindung dari potensi penipuan.

Selain itu dia melihat komunikasi pemerintah dan pelaku e-commerce tidak terlalu intensif. Bahkan hingga kini, pemerintah tak pernah berkomunikasi dengan Jualo.com.

"Jualo.com tidak pernah diundang. Kalau diundang kita akan senang untuk datang. Kita sebenarnya terbuka. Kita akan senang jika bisa berbicara dengan pemerintah, untuk cari solusi supaya semua konsumen dilindungi," kata dia.

Pemerintah sudah sepatutnya membuat mekanisme khusus untuk melindungi konsumen e-commerce Indonesia. Karena menurut dia yang paling perlu diperhatikan adalah konsumen. Cara yang paling mudah adalah membuat situs khusus untuk laporan penipuan atau e-commerce nakal. Kedepannya, juga harus ada badan khusus untuk menjamin, memantau, dan menegakkan hukum terkait e-commerce. Karena apa yang ada sekarang dirasanya tidak cukup.

Dia juga merasa e-commerce sudah tidak dapat dibendung lagi. Pemerintah Indonesia juga sudah harus memberikan edukasi kepada masyarakat dan aparat di Indonesia. Karena e-commerce dapat memberikan manfaat atau kerugian tergantung bagaimana pemerintah mengelolanya. Selain itu, sudah selayaknya pemerintah dan parlemen Indonesia membuat aturan tersendiri untuk e-commerce. Mengingat besarnya potensi transaksi yang terjadi dan kemungkinan e-commerce semakin berkembang di Indonesia.

Indonesia dapat berkaca ke Singapura untuk membuat aturan e-commerce. "Parlemen bisa studi banding ke Singapura. Mereka memiliki sistem yang bagus dalam melindungi konsumen. Contohnya sudah dekat," tutup Fetter.


(AHL)

Seluruh Bisnis Novanto Terancam Disita KPK

Seluruh Bisnis Novanto Terancam Disita KPK

10 hours Ago

Penyitaan akan dilakukan jika mantan Ketua DPR RI itu tidak dapat mengembalikan uang ganti rugi…

BERITA LAINNYA