Ahok Pangkas Anggaran Dinas Perindustrian dan Energi

Intan fauzi    •    Minggu, 22 Nov 2015 11:42 WIB
anggaran
Ahok Pangkas Anggaran Dinas Perindustrian dan Energi
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok--Foto: MTVN/Surya Perkasa

Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali tercengang melihat anggaran yang disusun satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Kali ini Dinas Perindustrian dan Energi DKI yang dianggap melakukan pemborosan.

"Dinas Perindustrian dan Energi juga saya pikir gila-gilaan juga," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (22/11/2015).

Ahok menjelaskan, mereka memasukkan anggaran pengadaan lampu saja mencapai ratusan miliar. Belum lagi anggarannya dobel dengan suku dinas.

"Mereka satu dinas saja pasang-pasang lampu itu hampir Rp300-an miliar beli lampu. Terus sudin-sudin juga, Rp30-40 miliar, makanya saya gabungin," jelas Ahok.

Selain itu ada lagi anggaran untuk listrik yang mencapai Rp600 miliar. Ahok mendorong Dinas Perindustrian dan Energi mengganti lampu kota dengan LED agar biaya listrik lebih murah.

"Makanya kalau kita ganti LED semua lampu, itu paling bayar listrik di bawah Rp200 miliar. Bayar listrik itu kan setahun, kenapa enggak mau Rp300 miliar dipake dulu sama gabungin Rp300 miliar saja Rp600 miliar tuh. Kamu bisa ganti LED hampir tiga kota loh," kata Ahok.

Ahok juga mengkritik, masih banyak pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU) yang terbengkalai. Itu diakibatkan oleh penunjukkan kontraktor abal-abal.

Justru lanjut Ahok, pemasangan JPU pada akhirnya membuat jalan macet dan berantakan. "Kenapa? saya sudah bilang, mereka itu cari kontraktor yang enggak jelas, Rp5 miliar. Bukan berarti enggak jelas gimana ya, dokumen mungkin ada, tapi modalnya mungkin enggak jelas. Kerjanya juga enggak tanggung jawab," paparnya.

Ahok mengarahkan agar Dinas Perindustrian dan Energi menggunakan tenaga PPSU (Penanganan Prasarana dan Sarana Umum) untuk melakukan pekerjaan dan memasukkan anggaran secara gelondongan dan melelang secara besar-besaran agar perusahaan besar bisa masuk.

"Makanya saya bilang, kayak-kayak gitu enggak bisa lagi, harus digabungin. Kita lebih baik mengandalkan PPSU. Tunjuk saja satu perusahaan misalnya sekelas Philips atau Nasional atau Panasonic yang udah punya nama," tegas dia.

Ia menambahkan, "Kita taruh di e-Katalog kita beli, jadi rusak kita minta belinya langsung kontrak lima tahun."

Terakhir, Ahok menghapus kegiatan penyuluhan-penyuluhan yang dinilai tidak penting dan meminta Dinas Perindustrian dan Energi melakukan pengurangan tenaga ahli.

"Bayar tenaga ahli saja kalau dikumpulin satu Jakarta tenaga ahli tujuh bulan, tiga bulan, masuk enggak tanda tangan mungkin kan, kita hampir Rp600 miliar. Saya bilang enggak bisa," terang Mantan Bupati Belitung Timur itu.


(MBM)