KBPH Suryodilogo Gantikan Paku Alam IX di Puro Pakualaman

Ahmad Mustaqim    •    Minggu, 22 Nov 2015 15:56 WIB
pakualam ix wafat
KBPH Suryodilogo Gantikan Paku Alam IX di Puro Pakualaman
KBPH Suryodilogo (tengah), MTVN - Ahmad Mustaqim

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Kanjeng Bendoro Pangeran Haryo (KBPH) Suryodilogo didapuk menggantikan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Paku Alam IX. Keputusan itu dibacakan sesaat sebelum jenazah Paku Alam IX diberangkatkan menuju pemakaman Astana Girigondo, Minggu 22 November.

Pengageng Kawedanan Kasentanan Puro Pakualaman Tjondokusumo membacakan putusan itu. Menurut Tjontokusumo, keputusan itu berdasarkan adat dan pageuhan.

"Berdasarkan pada aturan Paku Alam dengan disaksikan para kerabat dijadikan pemimpin," kata Tjondokusumo dalam bahasa Jawa, di Pura Pakualaman.

Selain menjadi pengganti Paku Alam IX, KBPH Suryodilogo juga telah ditetapkan sebagai pelaksana harian, sesaat sebelum wakil gubernur wafat Minggu kemarin. Putra sulung Paku Alam IX ini juga telah ditetapkan sebagai putra mahkota pada 2012.

Akan tetapi, KBPH Suryodilogo tak langsung menjadi wakil gubernur sebelum melewati prosesi internal, termasuk disahkan menjadi Adipati dan dilaksanakan proses jumenengan.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan dirinya tidak kemudian merangkap jabatan sebagai wakil meskipun Paku Alam IX wafat. "Seandainya gubernurnya yang meninggal, baru wakilnya yang merangkap sebagai gubernur," kata Sultan.

Sultan mengatakan, jabatan wakil gubernur tidak bisa langsung diisi. Artinya, lanjut Sultan, terjadi kekosongan sementara sembari menunggu proses penggantian secara internal sesuai paugeran Pakualaman.

"Sementara kosong. Pengganti itu urusan internal. Punya tata cara sendiri," ucapnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menambahkan jika seperti daerah lain, masa penggantian jabatan memiliki tenggat waktu selama 18 bulan. Namun, karena Yogyakarta memiliki aturan sendiri, prosesi penggantian diserahkan kepada pihak Puro Pakualaman.

"Yogyakarta karena daerah khusus, ada aturan paugerannya. Tidak ada tercantum dalam UU Keistimewaan. Saya menunggu dari Gubernur," tutur Tjahjo.


(RRN)