PDIP: Hanya Presiden yang Berhak Bahas Perpanjangan Kontrak Freeport

Amaluddin    •    Minggu, 22 Nov 2015 17:44 WIB
pencatut nama presiden
PDIP: Hanya Presiden yang Berhak Bahas Perpanjangan Kontrak Freeport
Kutipan isi laporan Sudirman Said kepada MKD,--Foto: MTVN/Istimewa

Metrotvnews.com, Surabaya: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyayangkan adanya rekaman percakapan yang diduga dilakukan antara Ketua DPR Setya Novanto bersama pengusaha minyak Reza Chalid dengan pimpinan PT Freeport Indonesia yang beredar di media sosial.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, negosiasi perpanjangan kontrak PT FI hanya bisa dilakukan dua tahun sebelum berakhirnya kontrak. Hal itu sudah diatur dalam Undang Undang.

"Sesuai garis Presiden, tidak ada pihak manapun yang boleh membahas PT FI dua tahun sebelum kontrak habis," kata  Hasto Kristiyanto, di Kota Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/11/2015).

Jika ada pembahasan atau negosiasai dua tahun sebelum kontrak PT FI habis. Menurut Hasto, sama halnya melawan garis presiden. "Padahal, terkait dengan freeport kan sudah ada undang-undang yang mengatur bahwa negosiasi pembahasan freeport hanya bisa dilakukan dua tahun sebelum berakhirnya kontrak," ujar dia.

Terkait hal tersebut, Hasto mengaku sudah berkoordinasi dengan Fraksi PDIP di DPR RI. Pihaknya mendukung kebijakan Presiden Jokowi. "Kami percaya dengan pak Jokowi, kami akan dukung kebijakan pak Jokowi, khususnya untuk meningkatkan ekonomi," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said melaporkan politikus DPR yang diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam proses perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia ke Mahkamah Kehormatan DPR RI. Sudirman Said menyerahkan seluruh bukti-bukti yang menunjukkan adanya tindakan tidak terpuji dari anggota dewan dengan pimpinan PT FI itu.

Selain itu, ada pula rekaman percakapan yang diduga dilakukan antara Ketua DPR Setya Novanto bersama pengusaha minyak Reza Chalid dengan pimpinan PT Freeport Indonesia yang beredar di media sosial. Rekaman berisi perihal perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang akan berakhir pada 2021. Bahkan rekaman telah diserahkan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan.

Percakapan itu diduga direkaman saat pertemuan dilakukan di sebuah hotel di kawasan Pacific Place, SCBD, Jakarta. Isi rekaman percakapan itu ditanyankan secara eksklusif di acara Mata Najwa di Metro TV, Rabu 18 November 2015.


(TTD)