Polemik Lahan RS Sumber Waras

Penuhi Panggilan BPK, Ahok Siap Beberkan Fakta

Intan fauzi    •    Senin, 23 Nov 2015 10:30 WIB
pembelian lahan rs sumber waras
Penuhi Panggilan BPK, Ahok Siap Beberkan Fakta
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Foto: Reno Esnir/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memenuhi panggilan Badan Pemeriksa Keuangan. Ahok, sapaan Basuki, dimintai keterangan terkait kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. 

Hasil audit BPK, ada temuan yang terindikasi merugikan negara senilai Rp191 miliar. "Iya, mau ke sana (BPK)," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (23/11/2015). 

Ahok menjelaskan, BPK sudah memeriksa banyak pihak terkait pembelian lahan seluas 3,6 hektare itu. Termasuk di jajaran pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dia berharap pemanggilan dirinya hari ini adalah yang terakhir. 

"BPK sudah mintai keterangan Sekda (Sekretaris Daerah), bekas Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), bekas kepala dinas, dan kepala dinas kesehatan," kata Ahok.

"Dia juga sudah turunkan lebih dari 100 orang lebih, mungkin melebihi periksa Bank Century ini. Sudah periksa 60 hari, perpanjang 20 hari, ya mungkin terakhir mau tanya sama saya. Dia sudah periksa mantan ketua (DPRD) Pak Ferrial (Sofyan), katanya," imbuh Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu berharap audit pembelian lahan Sumber Waras segera tuntas. Kasus ini, kata dia, dimanfaatkan segelintir pihak jadi momentum menjatuhkan dirinya. 

"Saya pikir sebaiknya datang saja lah, supaya jelas. Jangan gantung-gantung, kan lucu. Nanti yang gantung-gantung dipakai bahan orang buat kampanye lagi," tukasnya.

Untuk menghadapi BPK, Ahok mengaku tidak melakukan persiapan apa-apa. "Enggak ada persiapan. Sudah, jelaskan saja. Prosesnya benar, terang, jelas," ungkap Ahok.

Pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras diduga bermasalah. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diduga Pemerintah DKI menaikkan harga beli lahan Sumber Waras.

BPK merekomendasikan pembatalan pembelian lahan seluas 36.410 meter persegi itu. Sebab, ada indikasi kerugian negara minimal Rp191,33 miliar.

LSM Budgeting Metropolitan Watch melaporkan dugaan penyimpangan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Peneliti Budgeting Metropolitan Watch Amir Hamzah mengatakan selain harga yang tak wajar, penentuan tanah yang dibeli juga janggal.

Hal ini sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pertanahan yang tidak melalui sosialiasi dan hanya memakan waktu tiga bulan.


(KRI)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA