Pernah Dihentikan Sementara, Indonesia Kembali Terbitkan Laporan EITI

Suci Sedya Utami    •    Senin, 23 Nov 2015 12:42 WIB
pajak
Pernah Dihentikan Sementara, Indonesia Kembali Terbitkan Laporan EITI
Suasana peluncuran laporan EITI (Foto: MTVN/Suci Sedya Utami)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah melalui Tim Transparansi Industri Ekstraktif kembali menerbitkan Laporan Extractive Industries Transparancy Initiative (EITI) ketiga untuk periode 2012-2013. Sebelumnya, Indonesia pernah melaporkan EITI pada 2009 dan 2010-2011.

Ketua Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif, yang juga Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Montty Girianna mengatakan, seharusnya untuk periode 2012, pemerintah menyerahkannya pada akhir tahun lalu. Karena terlambat menyerahkan akhirnya Indonesia dikenai suspend oleh EITI Internasional. Penyampaian laporan EITI yakni dua tahun setelah tahun berjalan

"Suspend itu karena waktu itu kita tidak laporkan secara tepat waktu. Harusnya diselesaikan bulan apa tapi kita tidak menyelesaikan tepat waktu. Tapi secara kepatuhan, Indonesia tidak ada masalah," terang Montty, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2015).

Laporan EITI kali ini tak hanya memberikan informasi tentang perbandingan antara penerimaan pemerintah dengan informasi pembayaran yang disetorkan ekstraktif yakni perusahaan minyak dan gas bumi serta pertambangan mineral dan batu bara yang beroperasi di Indonesia, namun juga berisi informasi kontekstual yang dapat menjadi referensi penting bagi masyarakat.

"Proses rekonsiliasi mecakup data-data penerimaan negara dari sektor minyak dan gas (migas) serta mineral dan batu bara (minerba) untuk pajak tahun kalender 2012 dan 2013," kata Montty.

Hasil rekonsiliasi penerimaan pajak dari sektor migas tercatat sebesar USD8,85 miliar pada 2012, dan USD8,04 miliar pada 2013. Sementara rekonsiliasi penerimaan nonpajak sektor migas tercatat ssebesar USD26,93 miliar pada 2012 dan USD23,6 miliar di 2013.

Perbedaan hasil rekonsiliasi antara penerimaan negara dan pembayaran dari perusahaan-perusahaan migas yaitu 0,001 persen hingga 2,23 persen. Untuk hasil rekonsiliasi pajak sektor minerba sebesar Rp5,89 triliun dan USD2,44 miliar pada 2012 dan Rp4,43 triliun dan USD1,3 miliar pada 2013.

Sementara untuk penerimaan nonpajak di sektor minerba yakni Rp3,79 triliun dan USD1,93 miliar di 2012, dan Rp4,03 triliun dan USD2,1 miliar di 2013. Perbedaan hasil rekonsiliasi antara penerimaan negara dan pembayaran dari perusahaan-perusahaan minerba yakni 0,005 presen hingga 3,83 persen.

Dari data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), penerimaan negara dari sektor migas di 2012 sebesar Rp322,14 triliun atau berkontribusi 24,1 persen dari total penerimaan migas Rp326,78 triliun atau berkontribusi 22,7 persen terhadap penerimaan negara.

Penerimaan dari sektor minerba pada 2012 sebesar Rp87,58 triliun atau berkontribusi 6,5 persen terhadap total penerimaan negara. Kontribusi ini meningkat di 2013 dengan jumlah penerimaan sebesar Rp125,57 triliun, yang berkontribusi 8,7 persen terhadap total penerimaan negara.


(ABD)