Komisi III Dorong Pasal 33 RUU KUHP Dikaji Lagi

Al Abrar    •    Senin, 23 Nov 2015 17:07 WIB
ruu kuhp
Komisi III Dorong Pasal 33 RUU KUHP Dikaji Lagi
Arsul Sani. Foto: Reno Esnir/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi III DPR melanjutkan rapat pembahasan rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana. Ketua Tim Perumus RUU KUHP Muladi mewakili pemerintah dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman itu. 

Rapat membahas Pasal 33 yang tercantum dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) Nomor 125 yang berbunyi, "Setiap orang yang melakukan perbuatan dilarang, tetapi perbuatan tersebut untuk melaksanakan perintah jabatan, tidak dipidana."  

Anggota Komisi III Arsul Sani mengusulkan, pasal tersebut diperdalam untuk tata kelola hukum yang paripurna. Dampak dari pasal yang tak sempurna adalah ketidakpastian hukum. Arsul mencontohkan, pernah ada seorang kurir mengantarkan amplop berisi uang yang ternyata duit sogokan. 

Kurir itu mengaku tak tahu menahu soal jumlah dan untuk apa uang tersebut. Namun ternyata dia dikenakan pasal pidana korupsi.

"Ini banyak terdapat kasus-kasus dan dia melasakanan perintah dari pimpinan yang berwenang, karena tiap hari menjadi kurir," kata Arsul.

Senada dengan Arsul, anggota Komisi III dari PKS Nasir Djamil meminta, Pasal 33 diperdalam dan tidak multitafsir.
"Kami berharap agar lebih diperdalam, bukan hanya soal tindak pidana korupsi, tapi soal lainnya," tegas dia.

Menanggapi hal itu, pemerintah mengaku, akan berkonsolidasi untuk menyepakati Pasal 33 DIM 125 itu. "Pemerintah minta waktu untuk konsolidasi terkait DIM 125," kata Muladi. 



(KRI)