Indikasi Korupsi bagi Perusahaan yang Tak Laporkan Setoran ke Negara

Suci Sedya Utami    •    Senin, 23 Nov 2015 20:45 WIB
pajak
Indikasi Korupsi bagi Perusahaan yang Tak Laporkan Setoran ke Negara
Illustrasi. SYAHRUL KARIM, MI.

Metrotvnews.com, Jakarta: Tim Transparansi Industri Ekstraktif dalam laporan Extractive Industries Transparancy Initiative (EITI) ketiga untuk periode 2012-2013 menyebutkan ada 31 perusahaan yang beroperasi di bidang energi tidak melaporkan hasil rekonsiliasi setoran penerimaan negara.

Menurut Sekretaris Menko Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan hasil laporan tersebut menunjukkan bahwa 31 perusahaan migas dan minerba tersebut tidak melakukan transparansi dalam pelaporan kewajiban mereka pada negara.

"Padahal transparansi menjadi kunci untuk kepentingan penerimaan negara," kata Lukita usai penerbitan laporan EITI di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2015).

Ketidaktransparan tersebut, sebenarnya mendorong orang untuk melakukan tindakan korupsi. Namun, sayangnya Pemerintah tidak bisa memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak melapor karena kegiatan pelaporan tersebut bersifat voluntary.

Sehingga, menurut dia, ini menjadi tantangan pemerintah agar keterbukaan perusahaan semakin tinggi dan tidak menciptakan peluang korupsi yang berujung merugikan negara.

"Ini tantangan kita bagaimana meningkatkan awareness atau kesadaran, memberikan mekanisme reward dan punishment dan juga memperbaiki regulasi dan standar yang diinginkan perusahaan," ujar Lukita.

Dalam kesempatan yang sama, Dewan Pengarah Tim Tansparansi Industri Ekstraktif, Emil Salim mengatakan, perusahan-perusahaan yang tidak taat tersebut tentu mengindikasikan tindakan korupsi. Maka dari itu perlu ditanyakan mengapa mereka tidak transparan.

"Mereka (perusahaan) yang diumumkan perlu ditanya apa langkah perbaikannya. Karena korupsi tertinggi adalah ekstraktif industri," terang Emil.

Maka dari itu, lanjut dia, perlu ada hukuman bagi perusahaan yang tidak lapor. Dirinya mendorong agar pemerintah membongkar perusahaan yang sembunyi-sembunyi menutupi kewajiban yang seharusnya dibayarkan.

"Karena tidak melaporkan kita enggak tahu mereka bayar pajak atau tidak. No response, enggak ada dokumen. Nah ini harus dipikirkan perlu dibawa ke pengadialn atau enggak, perlu tindak lanjut atau enggak. Kita gencarkan keterbukaan," jelas Emil.

Sebelumnya, 31 perusahaan tersebut terdiri dari 10 perusahaan migas dan 21 perusahaan minerba. Jika dibandingkan antara pajak dari perusahaan yang tidak melapor dengan total penerimaan pajak di sektor migas pada dua periode yakni  masing-masing sebesar USD8,95 miliar setara Rp80,55 triliun dan USD8,06 miliar setara dengan Rp72,57 triliun, maka presentasenya yakni 1,09 persen atau sebesar USD97,57 juta setara dan 0,37 persen atau USD29,57 juta atau setara dengan Rp266,13 miliar Rp878,13 miliar (kurs asumsi rupiah 2012 sebesar Rp9.000/USD)

Sementara untuk sektor minerba, dari 108 perusahaan, ada 21 perusahaan tidak melapor. Jika dibandingkan antara pajak dari perusahaan yang tidak melapor dengan total penerimaan pajak di sektor minerba pada dua periode yakni  masing-masing sebesar Rp21,01 triliun dan Rp25,15 triliun, maka presentase perbandingannya yakni 2,52 persen atau Rp528,53 miliar dan 3,02 persen atau Rp759,68 miliar.

 


(SAW)

Hari Ini, Dokter Bimanesh Hadapi Vonis Hakim

Hari Ini, Dokter Bimanesh Hadapi Vonis Hakim

3 hours Ago

Dokter Bimanesh Sutarjo bakal mendengarkan sidang pembacaan putusan oleh majelis hakim Tindak P…

BERITA LAINNYA