Argumentasi MKD Soal Status Sudirman Said Tidak Substantif

Arga sumantri    •    Selasa, 24 Nov 2015 06:11 WIB
pencatut nama presiden
Argumentasi MKD Soal Status Sudirman Said Tidak Substantif
Ketua DPR Setya Novanto.

Metrotvnews.com, Jakarta: Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) belum satu suara soal laporan kasus dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR Setya Novanto. Sejumlah anggota MKD masih pertanyakan legal standing Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pelapor.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai argumentasi MKD itu keluar dari inti permasalahan.

"Iya, tidak substantif," kata Direktur Eksekutif PSHK, Ronald Rofiandri kepada Metrotvnews.com, Senin (23/11/2015) malam.

Ronald menilai langkah MKD sebagai upaya menggiring opini publik. MKD, kata Ronald coba menggiring kesadaran intelektual publik dengan cara mempersoalkan hal-hal teknis yang tidak prinsipil.

"Padahal MKD sebenarnya tetap punya alasan yang mampu mengaitkannya (kasus Setya Novanto)," ungkap Ronald.

MKD memutuskan penundaan sidang kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden yang dilakukan Setya Novanto. Penundaan ini lantaran adanya argumentasi dari anggota MKD yang mempertanyakan legal standing menteri ESDM Sudirman Said sebagai pelapor.

"Tadi muncul soal legal standing, sebagian teman-teman mengatakan Sudirman Said tidak berhak melaporkan," kata Wakil Ketua MKD Junimart Girsang dalam Prime Time News, Metro Tv, Jakarta, Senin 23 November.

Padahal, kata Junimart, berdasarkan Pasal 5 Bab IV tentang Tata Beracara MKD menyebutkan siapa saja dapat melaporkan ke MKD selama dijelaskan identitas pelapor, identitas terlapor dan kronologis kejadiannya. Sehingga, sesungguhnya kasus Setya Novanto sudah layak untuk diperiksa dan disidangkan.

"Pasal 5 sudah jelas mengatakan siapa saja dapat mengajukan. Jadi siapa saja termasuk Sudirman (Said) dapat melaporkan kepada MKD. Ini juga sudah jelas siapa yang malaporkan, siapa yang dilaporkan dan jelas peristiwanya," terang Junimart.

"Tetapi masing-masing anggota punya argumen. Jadi saya katakan jelas tidak usah diperdebatkan. Jadi tadi kita serahkan kepada anggota,"  sambung dia.

Atas kejadian ini, MKD akan memanggil ahli hukum Tata Negara untuk menafsirkan isi dalam pasal 5 tentang Tata Beracara MKD, hari ini. Sehingga, perdebatan tentang legal standing Sudirman Said sebagai pelapor dapat terselesaikan.

Masalah legal standing Sudirman Said ini sebelumnya juga sempat disinggung oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam program Mata Najwa.


(AZF)